Kupang (ANTARA News) - Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nico Bala Nuhan mengatakan, masalah kerentanan pangan masih menghantui sekitar 70 persen masyarakat petani di provinsi itu pada setiap musim tanam.

Kerentanan ini disebabkan oleh kekeringan, serangan hama penyakit tanaman serta banjir dalam mengembangkan usaha pertanian tanaman pangan seperti padi jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian, katanya di Kupang, Senin.

Sebab-sebab tersebut itu, katanya, ditambah lagi dengan anomali iklim yang cenderung ektrim pada musim tanam 2009/2010, telah menyebabkan masyarakat banyak mengalami gagal tanam dan gagal panen hampir merata di 20 kabupaten di NTT.

"Sejumlah petani praktis mengalami produksi pertanian yang menurun drastis, akibat fenomena iklim yang menyebabkan kekeringan dan banjir pada waktu-waktu tertentu," katanya.

Ia menyebut secara keseluruhan kerusakan tanaman di NTT berdasarkan hasil pendataan dan analisis yang dilakukan Bandan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) NTT pada Sepember 2010 tersebar hampir merata di 20 kabupaten yang ada di wilayah kepulauan ini.

"Kerusakan tanaman petani di NTT tersebar di 201 kecamatan dan 1.481 desa dengan luasan kerusakan padi, jagung, kacang dan ubi bervariasi," katanya.

Menurut dia, total kerusakan padi seluas 25.205 hektare, jagung 61.171 hektare, kacang 5.492 hektare, ubi 2.526 hektare atau jumlah keseluruhan mencapai 94.395 hektare.

Data kerusakan tersebut itu selanjutnya dianalisa menggunakan instrumen Sisem Kewaspadaan Pangan Bergizi (SKPG) dan berbagai aspek atau indikator.

Hasil analisis ini kemudian dibagi atas tiga kategori risiko rawan pangan ringan, sedang dan resiko rawan pangan tinggi.

"Dari total 1.481 desa tersebut sebanyak 400 desa dikategorikan sebagai wilayah beresiko rawan pangan ringan dan dialami 74.774 kepala keluarga (KK) atau 356.007 jiwa," katanya.

Sedangkan wilayah yang masuk kategori desa dengan resiko rawan pangan sedang sebanyak 335 dari 1.481 desa dengan jumlah KK 64,658 orang atau 332.104 jiwa.

Sementara wilayah yang dengan tingkat resiko tinggi tersebar di 746 desa, dengan total jumlah KK sebanyak189.058 dan total 548.368 jiwa,sehingga cukup meresahkan.

Ia mengatakan langkah intervensi yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah pemberian bantuan pangan beras yang bersumber dari dana inervensi rawan APBD Provinsi dan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota masing-masing 100 ton.

Disamping itu, pemerintah provinsi dan kabupaten terus mengupayakan alternatif penanganan secara terkoordinasi, terpadu dan terintegrasi serta mengusulkan bantuan pangan ke pusat (Kemenkokesra) melalui gubernur NTT.

Usulan tersebut langsung direspons pemerintah pusat melalui Menteri Sosial memberikan bantuan beras sebanyak 2.859 ton sebagai tambahan cadangan untuk mengatasi keadaan rawan pangan. (ANT-084/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010