Kredit Usaha Rakyat pada sektor pertanian perlu untuk ditingkatkan

id CIPS,KUR,Pertanian

Kredit Usaha Rakyat pada sektor pertanian perlu untuk ditingkatkan

Petani memanen padi di Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (13/4/2020). Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) memperkirakan produksi pertanian akan turun 1,64 hingga 6,2 persen akibat terganggunya rantai pasokan seiring adanya pengurangan aktivitas sosial akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta mengungkapkan peningkatan kontribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor pertanian masih dapat ditingkatkan.

“Keberadaan KUR membantu petani, terutama dalam mendapatkan modal, dalam proses penggarapan lahan. KUR juga dianggap dapat mengakomodir keadaan dan kebutuhan petani karena mereka bisa mengakses pinjaman dengan syarat yang mudah dengan bunga relatif ringan,” ujar dia dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2021, disebutkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 29,59 persen terhadap angkatan kerja. Hal tersebut berdampak pada kinerja positif pada sektor ini selama beberapa kuartal sejak bergulirnya pandemi COVID-19.

Data BPS menunjukkan bahwa hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan positif pada triwulan III tahun 2020, yakni sebesar 2,15 persen (yoy). Pada triwulan I tahun ini, terangnya, sektor pertanian kembali tumbuh positif dan mengalami peningkatan sebesar 2,95 persen.

“Bantuan permodalan merupakan salah satu hal yang dibutuhkan petani, selain bentuk-bentuk input lainnya. Selain KUR, relaksasi pada UU (Undang-Undang) Cipta Kerja untuk peningkatan produktivitas pertanian juga perlu diwujudkan lewat investasi pada sektor ini,” kata Aditya.
Baca juga: BNI dorong KUR pertanian untuk ketahanan pangan

Namun, dia merasa pemerintah perlu meninjau ulang skema pembiayaan yang lebih ramah terhadap petani. Karena, ia menganggap tidak jarang petani kesulitan mendapatkan modal dari bank disebabkan tak memenuhi creditworthiness (kelayakan kredit) yang menjadi standar bank dalam memberikan pinjaman.

Lebih lanjut, Aditya menyampaikan kesulitan petani mendapatkan kredit bank dipengaruhi beberapa hal, seperti aset yang tak cukup memadai guna dijadikan jaminan kepada pihak bank. Sehingga, berdampak pada bunga yang cukup tinggi untuk mereka.

Ia menilai pemerintah hendaknya menggandeng lebih banyak bank dan penyedia jasa keuangan lainnya guna mendukung program KUR untuk petani.
Baca juga: Teten dorong produk UMKM pangan dibeli BUMN

Selain itu, dikatakan pula sosialisasi untuk program KUR harus rutin dilakukan agar petani mengetahui bahwa mereka mempunyai pilihan dalam menentukan rencana pengelolaan lahannya.

“Pemberian insentif kepada bank dan lembaga keuangan yang menyalurkan KUR untuk petani juga dapat dipertimbangkan,” ujar Aditya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan realisasi KUR pertanian hingga Juni 2021 mencapai Rp42,7 triliun atau 61 persen dari target penyaluran Rp70 triliun di 2021. Selama periode 2020-2021, penyaluran KUR pertanian disebut mengalami peningkatan hampir 30 persen.

Baca juga: Mentan: Serapan KUR pertanian menyesuaikan musim tanam
Baca juga: Kementan sebut realisasi KUR picu PDB pertanian tumbuh positif


Pewarta : M Baqir Idrus Alatas/M Razi Rahman
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar