Kemarin, baliho Airlangga sampai penundaan pilkades serentak Ambon

id berita politik kemarin,pilkades ambon,baliho airlangga,airlangga hartarto,airlangga golkar

Kemarin, baliho Airlangga sampai penundaan pilkades serentak Ambon

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. (ANTARA/Ogen/am.)

Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (11/8), mulai dari penjelasan Partai Golkar soal pemasangan baliho Airlangga Hartarto sampai penundaan pemilihan kepala desa serentak di Ambon, Maluku.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:

1. Golkar: Baliho Airlangga Hartarto upaya sosialisasi Capres 2024

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengakui baliho Airlangga Hartarto yang terpajang di sejumlah daerah di Tanah Air merupakan bagian dari upaya sosialisasi Calon Presiden (Capres) 2024.

"Awalnya atribut sosialisasi dilakukan secara sporadis oleh kader Golkar di daerah. Namun, kini pemasangan baliho tersebut telah diatur partai," kata Ahmad Doli kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. Bamsoet: Parpol jadi pangkal penyelenggaraan negara yang baik

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa partai politik merupakan pangkal yang paling penting bagi proses penyelenggaraan negara yang baik.

"Sebagai tulang punggung demokrasi, partai politik menjadi titik pangkal paling penting bagi proses terciptanya penyelenggaraan negara yang baik," kata Bambang Soesatyo dalam podcast Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik bersama Anang Hermansyah sebagaimana termuat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Pilkades serentak di Ambon ditunda

Tahapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di kota Ambon ditunda pelaksanaannya selama dua bulan ke depan guna mencegah penyebaran COVID-19.

Penundaan ini sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang penundaan pelaksanaan pilkades pada masa pandemi COVID-19, kata Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon, Ema Waliulu, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

4. MPR: Perbaiki kualitas data bukan hilangkan indikator kematian PPKM

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah agar terus memperbaiki kualitas data penanganan COVID-19, bukan malah menghilangkan indikator kematian dalam kebijakan PPKM.

"Jika masalahnya data kematian yang tidak diperbarui, seharusnya kualitas data ditingkatkan, bukan berarti data kematian tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level PPKM," kata politikus Partai Demokrat ini melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

5. Pakar sarankan ganti sistem multipartai "ekstrem" menjadi sederhana

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyarankan agar sistem multipartai "ekstrem" di Indonesia diganti menjadi sistem multipartai sederhana.

"Mestinya sistem presidensial ditopang oleh sistem multipartai yang tidak ekstrem, dalam hal ini tidak terlalu banyak partai," kata Siti Zuhro dalam focus group discussion dengan topik Tata Kelola Negara Berdasarkan Paradigma Pancasila yang diselenggarakan secara daring, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar