PUPR: Pendekatan pembangunan rumah berbasis kawasan atasi kemiskinan

id menteri pupr,basuki hadimuljono,pembangunan rumah,pendekatan berbasis kawasan

PUPR: Pendekatan pembangunan rumah berbasis kawasan atasi kemiskinan

Ilustrasi - Deretan perumahan. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/pd

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan perumahan akan dilakukan dengan pendekatan kawasan terintegrasi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan menurunkan kasus stunting.

"Untuk program perumahan izinkan saya melaporkan perkembangan terakhir mengenai pembangunan perumahan dilakukan dengan pendekatan kawasan yang mengintegrasikan penyediaan perumahan dengan prasarana dan sarana permukiman," ujar Menteri Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Menurut Menteri PUPR, tujuan dari pendekatan pembangunan perumahan tersebut adalah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Baca juga: Menteri PUPR targetkan padat karya TA 2022 serap 665.000 tenaga kerja

"Berdasarkan kajian bapak Menko PMK, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan dengan bantuan sosial. Dengan demikian ada dua program untuk pengentasan kemiskinan yakni subsidi dan pemberdayaan. Terkait subsidi seperti bansos, sedangkan pemberdayaan adalah dengan penyediaan prasarana-prasarana dasar seperti perumahan, air minum, air bersih, sanitasi itu yang ditugaskan kepada kami," katanya.

Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditugaskan untuk menurunkan stunting (kekerdilan)

Di samping itu Kementerian  PUPR juga melaksanakan program pembiayaan perumahan dengan total anggaran Rp28,2 triliun. Dengan demikian selain usulan alokasi anggaran untuk perumahan dari APBN sebesar Rp5 triliun, untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga ada usulan anggaran pembiayaan Rp28,2 triliun.

Total anggaran pembiayaan perumahan untuk tahun 2022 tersebut terdiri dari FLPP sebesar Rp23 triliun untuk 200 ribu unit rumah, kemudian Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,39 triliun dan Subsidi Bantuan Uang Muka Rp810 miliar untuk 200 ribu rumah.

Baca juga: Wapres: Bukan hal mudah tekan kemiskinan ekstrem hingga nol persen

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya fokus dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting di Indonesia.

Ia menyatakan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) harus dalam kawasan yang dikomandoi Menko PMK untuk pengentasan kemiskinan dan stunting.

Dia menyampaikan bahwa akan dipaparkan terkait program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan BSPS agar fokus dalam dua program tersebut.

Menteri Basuki berharap para generasi muda perumahan bisa mengikuti pola pikir dan kebijakan untuk perumahan. Adapun yang namanya perumahan tidak hanya di perumahan-perumahan pengembang, tapi mempunyai tanggung jawab lebih besar bagi masyarakat yang di bawah lagi dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Pewarta : Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar