Siaran pers ADB pada Selasa menyebutkan bahwa Dewan Direktur ADB menyetujui pinjaman Program Bantuan Pengembangan Kebijakan Keenam, yang terakhir dari rangkaian inisiatif membantu pemerintah Indonesia mendorong reformasi dalam jangka menengah dan agenda pembangunan.
Pinjaman program yang dimulai pada 2004 itu disiapkan bersama-sama dengan Bank Dunia dan pemerintah Jepang.
"Reformasi yang terakhir ini akan membantu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah," kata Ekonom Senior ADB, Edimon Ginting, di Jakarta.
Menurut dia, ADB telah mencapai banyak kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, namun pertumbuhan ekonomi masih di bawah angka sebelum krisis keuangan Asia pada tahun 1997 dan 1998, sementara sekitar 40 persen dari penduduk masih berada sedikit di atas garis kemiskinan, membuat mereka rentan terhadap guncangan ekonomi.
Upaya-upaya untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan dan memperbaiki akses penyediaan layanan umum telah menjadi prioritas utama pemerintah.
Pinjaman program untuk reformasi yang keenam difokuskan pada perbaikan iklim investasi, memperkuat managemen keuangan publik, tata kelola pemerintahan dan meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan dan akses rakyat miskin untuk mendapatkan layanan publik.
Program tersebut mencakup inisiatif seperti dibuatnya pelayanan terpadu satu pintu untuk investasi nasional, menyederhanakan prosedur perijinan untuk investasi dan menyusun kerangkakerja logistik nasional.
Di bidang managemen keuangan publik, program itu mendukung upaya-upaya, seperti penyusunan anggaran berbasis kinerja, perkiraan kebutuhan dana yang lebih baik dan sistem informasi pengelolaan keuangan publik secara terpadu.
Guna memperbaiki bantuan sosial dan terus mengurangi kemiskinan, maka upaya-upaya seperti pemberian bantuan langsung tunai bersyarat, asuransi kesehatan bagi rakyat miskin, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sudah dijalankan.
"Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan reformasi kebijakan di bidang yang sangat penting ini diantaranya dengan memperkuat koordinasi dan akuntabilitas, perbaikan ketepatan dalam pengukuran kemiskinan dan menyusun satu sistem penentuan target nasional untuk menjamin bahwa manfaat program bisa dirasakan oleh kelompok miskin dan rentan," kata Edimon.
Pinjaman dana komersial ADB (Ordinary Capital Resources/OCR) ini memiliki masa pengembalian 15 tahun termasuk masa tenggang tiga tahun dan bunga ditentukan sesuai dengan ketentuan fasilitas pinjaman acuan suku bunga bank London (The London Interbank Offered Rate/LIBOR). Lembaga pelaksana program adalah Kementrian Koordinator Perekonomian.
(T. D012/S019//P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
