Airlangga apresiasi dukungan OJK dan bank dalam akses pembiayaan UMKM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan terhadap akses pembiayaan UMKM dan sektor informal dalam membantu menyelamatkan kedua sektor tersebut di masa pandemi.

"Salah satu tantangan utama bagi pemulihan UMKM dan sektor informal saat ini adalah akses pembiayaan. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh OJK dan perbankan," ujar Airlangga dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, dukungan OJK dan perbankan tersebut mempercepat pemulihan ekonomi nasional, terutama untuk UMKM dan sektor informal.

Baca juga: Menko Perekonomian minta gubernur-wali kota dorong pertumbuhan KUR

UMKM merupakan pilar terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, jumlahnya yang mencapai 99,9 persen dari pelaku usaha juga telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia.

Dengan demikian, secara keseluruhan, Airlangga menyebutkan UMKM telah berkontribusi sebesar 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau senilai Rp8.573,89 triliun.

Adapun salah satu bantuan perbankan kepada UMKM dan sektor informal diberikan melalui penempatan dana pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Sejak awal tahun 2021 hingga akhir semester II-2021, program penempatan dana pemerintah telah berhasil membuat Bank Himbara, Bank Syariah, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) menyalurkan kredit sebesar Rp406,64 triliun.

"Selain itu, total outstanding restrukturisasi kredit tercatat mencapai Rp777,31 triliun," ungkap Airlangga.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, porsi kredit UMKM telah disiapkan sebesar 20 persen, sehingga akses pembiayaan yang masih terbatas ini perlu untuk segera diatasi agar dapat membantu UMKM dan sektor informal untuk bertahan selama pandemi.

Baca juga: Menko Airlangga minta TPID dorong sektor ekonomi produktif

Oleh karena itu, pemerintah menargetkan kewajiban kredit UMKM di perbankan minimal sebesar 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024 dan untuk mencapai target tersebut, diperlukan tambahan kredit UMKM sebesar Rp980 triliun dengan posisi kredit UMKM tahun 2024 mencapai Rp2.000 triliun.

Airlangga menuturkan penyelamatan UMKM dan sektor informal akan memberikan dukungan besar terhadap pemulihan ekonomi, dukungan ini akan membantu Indonesia untuk rebound, sehingga target pertumbuhan di kisaran 3,7 persen - 4,5 persen dapat tercapai di tahun 2021.

"Mengingat pentingnya akses pembiayaan bagi UMKM, pemerintah telah memberikan relaksasi KUR berupa penundaan angsuran pokok, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan limit plafon," ucap dia.

Hingga awal Agustus 2021, penundaan angsuran pokok telah diberikan kepada 1,76 juta debitur dengan baki debet Rp70,53 triliun dan perpanjangan waktu telah diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp47,51 triliun.