“Bantuan ini kita formulasikan dan sudah ada sejak era BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif), tahun ini harapannya kita tingkatkan dan perluas,” tutur Menparekraf dalam acara “Pembekalan dan Pengikatan Komitmen Perjanjian Kerjasama BIP JPU Tahun 2021” dalam keterangan pers, Jakarta, Selasa.
Ia mengharapkan agar BIP JPU dapat menjadi pemicu kebangkitan dan perkembangan pelaku usaha parekraf yang terdampak pandemi serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
Baca juga: Menparekraf: Bandung harus bisa kalahkan Dubai dalam fesyen muslim
Seperti diketahui, pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai perusahaan mengurangi pegawai sebesar 35 persen dan mengalami penurunan profit sebesar 80 persen.
Namun, menurut dia, adanya pandemi justru meningkatkan keterampilan para kreator untuk berjualan secara online atau membuat berbagai konten kreatif.
Dalam hal ini, Sandiaga menyatakan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong inovasi, adaptasi, dan kolaborasi untuk para kreator tersebut.
“Hari ini BIP kita luncurkan dalam konsep bukan hanya thinking out of the box tapi juga thinking without the box. Kita ingin kebijakan stimulus ini bukan hanya kepada uangnya, tapi bertumpu kepada pendampingannya,” kata dia.
Program ini disebutkan bertujuan untuk memberi tambahan modal kerja dan investasi aktiva tetap, kepada pelaku usaha di sektor parekraf. Jenis BIP ini mencakup dua bagian, yaitu BIP Reguler dan BIP JPU.
Baca juga: Menparekraf dorong desa wisata di Riau ekspor olahan ikan patin
Lebih lanjut, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Fadjar Hutomo menerangkan bahwa pemberian bantuan modal kerja atau aktiva tetap dapat memberikan dampak peningkatan aset, pendapatan, daya saing berkualitas, sehingga berpengaruh terhadap eksistensi usaha parekraf.
Bantuan JPU ini pagu individunya sebesar Rp10 juta yang digunakan untuk operasional usaha sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disampaikan oleh masing-masing pendaftar.
“Operasional usaha artinya bisa juga untuk pembelian peralatan, yang pasti tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif atau tidak ada hubungan dengan usahanya. Nantinya, penerima bantuan juga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan," katanya.
Baca juga: Menparekraf paparkan tahap evaluasi uji coba buka 20 destinasi wisata
Baca juga: Menparekraf resmikan Desa Koto Masjid, nikmati wisata mirip Raja Ampat
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2021
