Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (6/10), mulai dari peluncuran hasil kajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI terkait dengan proyeksi Indonesia Maju pada 2045 sampai langkah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar berbagai forum diskusi (FGD) di sejumlah daerah guna mendapat masukan publik terkait amendemen konstitusi.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:

1. Lemhannas fokus kaji "soft power" bersiap menuju Indonesia 2045

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI fokus mendalami potensi “soft power” atau kekuatan nonmiliter demi mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan “soft power” saat ini digunakan oleh beberapa negara untuk mengembangkan perekonomian negara dan menyebar pengaruh ke negara lainnya.

Selengkapnya baca di sini.

2. CSIS: Investasi pada riset mutlak untuk wujudkan Indonesia Maju 2045

Alokasi anggaran yang lebih besar untuk investasi pada bidang riset dan pengembangan teknologi mutlak terwujud demi mewujudkan Indonesia maju pada 2045, kata Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Philips J Vermonte di Jakarta, Rabu.

Menurut Vermonte, anggaran lebih besar pada riset dan pengembangan teknologi merupakan faktor penting yang dapat menumbuhkan berbagai macam inovasi.

Selengkapnya baca di sini.

3. Ketua DPD RI sampaikan agenda safari FGD amendemen konstitusi

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti saat menerima audiensi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyampaikan agenda safari amendemen konstitusi melalui focus group discussion yang akan dilakukan DPD RI ke sejumlah daerah.

AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangannya di Jakarta Rabu, menyebutkan menerima audiensi Pengurus Besar (PB) PGRI di ruang kerja Ketua DPD RI, Lantai 8, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan pada 6 Oktober 2021.

Selengkapnya baca di sini.

4. La Nyalla dorong penguatan DPD sebagai artikulator kepentingan daerah

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mendorong penguatan lembaga yang dipimpinnya sebagai artikulator kepentingan daerah di tingkat nasional.

"Mewujudkan DPD RI yang benar-benar menjadi artikulator kepentingan daerah di tingkat nasional perlu penguatan kelembagaan terhadap DPD RI ini," ujar La Nyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

5. Ketum PBNU sebut Jokowi Bapak Infrastruktur

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyebut Presiden RI Joko Widodo sebagai Bapak Infrastruktur, karena banyak membangun infrastruktur di masa kepemimpinannya yang bisa dirasakan secara nyata oleh rakyat.

Hal itu disampaikan langsung Said Aqil kepada Presiden saat dirinya melaporkan rencana penyelenggaraan Muktamar Ke-34 NU kepada Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021