Jangan sampai itu mengganggu kita di Glasgow
Jakarta (ANTARA) - Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro meminta antarsektor untuk berjuang bersama memastikan kepentingan Indonesia di Konferensi Para Pihak (Conference of Parties/COP) 26 mendapatkan dukungan dari mitra untuk mengendalikan perubahan iklim.

"Satu hal perlu kita cermati bersama. Kita akan ikut bersidang di Glasgow tanpa galau tentunya untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia. Tapi mohon juga diingat di internal kadang masih ada perbedaan pendapat, jangan sampai itu mengganggu kita di Glasgow untuk dapat 'support' dari mitra dan negara lain," kata Prof Satryo dalam talkshow interaktif Menuju Glasgow Tanpa Galau secara daring diikuti di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, di antara sektor masih ada yang bertahan dengan key performance indicator (KPI) masing-masing. Sehingga target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kadang terkendala bukan karena faktor eksternal tapi internal, karena masih ada target tersebut.

Misalnya untuk energi baru terbarukan (EBT) masih terkendala, belum bisa maksimal. Karena di satu pihak energi fosil masih dominan dengan masih banyak kepentingan. "Ada kontrak, komitmen segala macam. Secara ekonomi itu lebih murah, EBT mahal. Sehingga sulit bersaing," ujar dia.

Sebagai AIPI, ia mengatakan agar jangan melihat sisi ekonominya saja, tapi lihat lingkungan bersih yang akan dicapai, yang memang membutuhkan biaya. Dirinya meminta untuk menganggap penambahan anggaran membersihkan lingkungan jangan sebagai biaya.

Baca juga: AIPI: Pengelolaan biodiversitas berkelanjutan harus didukung SDM andal

Baca juga: KLHK siapkan kegiatan paralel paviliun Glasgow dan Jakarta pada COP26


"Kalau berpikir sisi ekonomi saja ya enggak dapat," katanya.

Perlu ada insentif yang menarik supaya masyarakat otomatis ikut menurunkan emisi GRK, mengubah bahan bakar fosil ke EBT. Dan ia mengatakan AIPI masih berjuang di sana untuk memberikan masukan untuk jangan melihat sisi ekonominya saja tapi lingkungan perlu juga dianggap sebagai investasi.

AIPI, kata Satryo, akan terus mendukung kebijakan publik berbasis sains, karena memang mempunyai tugas untuk mengutamakan budaya ilmiah unggul. Artinya semua kebijakan, semua keputusan yang menyangkut kepentingan umat seyogyanya diambil berbasis sains, terutama yang berkaitan dengan kelanjutan sumber daya alam dan Planet Bumi.

"Dialog pagi ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat luas, akan pentingnya ilmu pengetahuan. Karena kami juga punya tugas utama untuk bertanggung jawab memastikan kebijakan berbasis sains, sehingga institusi ilmiah menjadi semakin dekat pada masyarakat. Ini diupayakan sehingga tidak ada gap terlalu jauh," lanjutnya.

Baca juga: Inggris dukung keketuaan Indonesia dalam dialog lingkungan hidup FACT

Baca juga: Kemenlu antisipasi isu perubahan iklim dan HAM di COP26

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021