Realisasi Rp202 triliun memberikan manfaat berupa penanganan kesehatan COVID-19 yaitu klaim perawatan bagi 713,9 ribu pasien COVID-19 senilai Rp45,8 triliun
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi belanja di bidang kesehatan telah mencapai Rp202 triliun atau tumbuh 67,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu yang Rp120,3 triliun.

"Belanja kesehatan tahun ini melonjak sangat tinggi sebab pembelian vaksin dan pembayaran perawatan saat mengalami lonjakan COVID-19 sesudah Natal dan Tahun Baru tahun lalu yakni Maret kemarin serta menghadapi varian Delta," katanya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.

Secara rinci, realisasi per komponen meliputi K/L Rp148,1 triliun, non-K/L Rp9,6 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp44,2 triliun.

Untuk K/L terdiri atas Kemenkes Rp140 triliun, BKKBN Rp2,5 triliun, BPOM Rp1,3 triliun, Polri Rp2,1 triliun, Kemenhan Rp1,3 triliun, BNPB Rp0,8 triliun, dan Kemkominfo Rp0,2 triliun.

Realisasi kinerja anggaran kesehatan yang tumbuh 67,8 persen (yoy) tersebut dipengaruhi oleh peningkatan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar 95,5 persen (yoy) yang utamanya dimanfaatkan untuk menangani pandemi COVID-19.

Realisasi Rp202 triliun memberikan manfaat berupa penanganan kesehatan COVID-19 yaitu klaim perawatan bagi 713,9 ribu pasien COVID-19 senilai Rp45,8 triliun meliputi Rp3,5 triliun pada September dan Rp12,2 triliun pada Oktober.

Kemudian, pengadaan 121,4 juta dosis vaksin COVID-19 senilai Rp22,8 triliun meliputi Rp6,6 triliun pada September dan Rp1,7 triliun pada Oktober.

Selanjutnya, insentif bagi 1,2 juta tenaga kesehatan (nakes) pusat sebesar Rp7,7 triliun meliputi Rp1,2 triliun pada September dan Rp0,9 triliun pada Oktober serta nakes daerah Rp5,4 triliun meliputi Rp0,9 triliun pada September dan Rp0,4 triliun pada Oktober.

Selain itu, realisasi ini turut digunakan untuk penanganan kesehatan lainnya yang berupa PBI JKN Rp38,4 triliun bagi 96,5 juta jiwa, BOK dan BOKB Rp8,1 triliun serta bantuan iuran JKN bagi peserta PBPU atau BP kelas IIII Rp1,4 triliun bagi 34,7 juta jiwa.

Baca juga: Bantu APBN 2022, BI akan beli SBN Rp224 triliun
Baca juga: Presiden Jokowi: Masih ada Rp226 triliun anggaran belum terserap
Baca juga: Sri Mulyani dorong fokus APBN capai tujuan pembangunan berkelanjutan

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021