LaNyalla: SDM, infrastruktur, regulasi kunci arungi ekonomi digital

id Ekonomi digital,LaNyalla,Ketua DPD RI

LaNyalla: SDM, infrastruktur, regulasi kunci arungi ekonomi digital

Ilustrasi - FIntech, salah satu jenis industri yang berkembang pesat di era ekonomi digital. ANTARA/Shutterstock/am

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan regulasi menjadi catatan penting untuk memperkuat daya saing bangsa dalam mengarungi era ekonomi digital yang tengah berkembang pesat saat ini.

"Pertama, kesiapan SDM, karena kesiapan SDM adalah pilar dasar dalam ekosistem inovasi digital. Ingat, digital hanyalah alat. Skemanya, inovasinya, terobosannya, peruntukannya, berdasarkan perencanaan dari manusia," kata LaNyalla dalam rilis pers dikutip Minggu.

Hal itu disampaikannya dalam orasi virtual pada acara Wisuda Sarjana ke-25 Stikosa-AWS di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (4/12).

Kedua, yakni kesiapan infrastruktur. Menurutnya, fasilitas infrastruktur telekomunikasi belum merata, terutama di kawasan timur Indonesia. Mayoritas pengguna internet pun diketahui berpusat di Jawa, Sumatera dan Bali.

Baca juga: OJK: Potensi ekonomi digital RI tertinggi di Asia Tenggara

Dia mengatakan tanpa pemerataan infrastruktur telekomunikasi akan sulit menciptakan kaum muda kreatif dengan sentuhan digital di pelosok-pelosok negeri.

Ketiga adalah kesiapan regulasi. Hal itu menurut dia sangat penting mengingat digital merupakan dunia yang begitu dinamis di mana perubahannya bisa terjadi hanya dalam hitungan jam.

"Maka, pemerintah harus menyiapkan regulasi yang tidak kuno, yang mengakomodasi perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor aturan yang baik dan memihak kepada kepentingan bangsa," tutur LaNyalla.

Termasuk juga toleransi dari DIKTI kepada perguruan tinggi untuk melakukan reformasi kurikulum sesuai dengan semangat Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

"Saya berharap Kementerian Komunikasi dan Informasi juga segera menyiapkan regulasi yang mampu mengakomodasi secara cepat revolusi teknologi digitalisasi, yang muaranya wajib berpihak kepada kepentingan nasional kita sebagai bangsa yang berdaulat," ucap dia.

Baca juga: Indonesia butuhkan 600 ribu SDM sektor digital per tahun

LaNyalla menilai tanpa kedaulatan, termasuk kadaulatan data dan informasi, maka Indonesia hanya akan menjadi menjadi negara yang diatur dan dikendalikan oleh negara lain, dan pada akhirnya kekayaan negara hanya akan dikuasi oleh segelintir orang, baik dari bangsa sendiri maupun asing.

Oleh karena itu, kata dia, penting untuk menempatkan teknologi dan digitalisasi sebagai infrastruktur kunci menuju Indonesia Emas 2045, terutama dengan anak muda sebagai pilarnya.

Dia menekankan hal tersebut agar Indonesia tidak hanya menjadikan sarana teknologi dan digital sebagai sarana hiburan, tetapi juga untuk menciptakan produktivitas dan nilai tambah bagi perekonomian.

"Mari kita lihat besarnya potensi ekonomi digital. Dari tahun ke tahun, nilai transaksi belanja online terus meningkat. Tahun 2020 lalu mencapai Rp266 triliun. Tetapi ada satu keprihatinan dalam diri saya, karena masih maraknya produk impor di berbagai marketplace Indonesia," kata LaNyalla.

"Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, karena begitu besarnya nilai transaksi belanja online kita, yang mencapai lebih dari Rp266 triliun itu, yang artinya mayoritas uang rakyat dibelanjakan untuk barang impor," tambah dia.

Ditambahkannya, banyak riset menunjukkan, ekonomi digital Indonesia akan tumbuh delapan kali lipat pada tahun 2030 dengan nilai diprediksi mencapai Rp4.500-an triliun.

Untuk itu, LaNyalla meminta pemerintah mempersiapkan dengan baik era ekonomi digital dengan anak-anak muda sebagai pondasinya.

Baca juga: Pemerintahan kolaboratif diharapkan dorong ekosistem ekonomi digital

Baca juga: Kominfo ajak industri eHealth diskusi optimalkan kesehatan digital

Baca juga: Kemenparekraf dorong pelaku usaha semakin optimalkan platform digital

Pewarta : Fathur Rochman
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar