Banjarmasin (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berbagi ilmu politik hukum dalam seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Apa yang akan dibuat pada suatu kebijakan itu namanya politik hukum untuk mencapai tujuan negara," kata Mahfud MD saat menjadi pembicara utama seminar nasional bertajuk "Politik Hukum dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia" di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Selasa.

Baca juga: Mahfud MD: Sinergisitas penting dalam penerapan keadilan restoratif

Mahfud mencontohkan pembuatan aturan atau tata cara pemilihan umum, hal itu termasuk dalam kajian politik hukum yang tak hanya yuridis normatif, namun jauh lebih kompleks dipadukan dengan ilmu politik.

Sebagai guru besar Hukum Tata Negara dengan fokus pada bidang politik hukum, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berharap ilmu politik hukum dapat terus dikembangkan para akademisi di Indonesia yang pada akhirnya membantu kemajuan bangsa.

Selain Mahfud MD, seminar yang terselenggara atas kerja sama Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum ULM dan Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Kalimantan Selatan itu, juga menghadirkan Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Prof Syarifuddin, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sultan H. Khairul Saleh, Sesjampidum Kejaksaan Agung, Yunan Harjaka, Guru Besar UII Prof Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum serta Dr. Anang Sopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn dari Fakultas Hukum ULM.

Rektor ULM Prof Sutarto Hadi dalam sambutannya mengatakan politik hukum jadi isu yang sangat penting bahwa sebenarnya ilmu hukum dinamis dan perlu kajian-kajian dari para pakar.

"Ilmu ini sangat relevan, misalnya perubahan kepemimpinan, maka kebijakan-kebijakan baru juga keluar yang secara umum mengubah juga hukum yang berlaku di sebuah negara. Jadi, apa yang dipaparkan Prof Mahfud MD bisa diserap ilmunya untuk pengembangan hukum di daerah," katanya.

Baca juga: Mahfud MD imbau jaga keadilan restoratif dari pengaruh industri hukum

Baca juga: Menkopolhukam temui Ketua DPD RI bahas kasus BLBI


Pada kesempatan itu juga dirangkai dengan penandatanganan kerja sama antara Rektor ULM dan Rektor UII Prof Fathul Wahid terkait penguatan dan pengembangan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Acara diakhiri dengan pelantikan Pengurus DPW Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan periode 2020-2025 dengan ketua terpilih Dekan Fakultas Hukum ULM Prof Dr Abdul Halim Barkatullah yang dikukuhkan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKA UII Asmai Ishak.

Pewarta: Firman
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021