Hal ini disampaikan Sekretaris Provinsi Sulbar, Drs.H.Ismail Zainuddin kepada sejumlah wartawan di Mamuju, Sabtu.
Menurutnya, sesuai dengan rancangan jadwal kunjungan komisi II DPR RI yang diterima maka para senator ini akan menghabiskan waktunya di Sulbar mulai tanggal 15 hingga 17 April.
Ismail Zainuddin mengungkapkan, selain soal DOB dan e-KTP, Komisi II juga akan melakukan pendalaman terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini.
Menurut Ismail, yang ingin diketahui Komisi II DPR adalah jumlah APBD provinsi ini selama tiga tahun terakhir, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, maupun dari sumber pendapatan lainnya.
Kemudian, terhadap dana perimbangan, Komisi II akan meminta penjelasan dari Pemprov Sulbar tentang pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK), termasuk pelaksanaan dana-dana yang diterima provinsi ini dari pemerintah pusat.
Selanjutnya, kata Ismail, Komisi II juga akan meminta penjelasan mengenai pelaksanaan pelayanan publik.
"Yang ingin dicari tahu oleh anggota dewan adalah apa saja kebijakan yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan Pemprov Sulbar," katanya.
Kemudian katanya juga melihat metode pelayanan, aspek prosedur layanan, hingga sistem informasi layanan seperti apa yang diterapkan.
"Semua itu akan ditanyakan, termasuk hambatan-hambatan yang kita hadapi. Makanya, kita langsung melaksanakan rapat untuk mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan DPR RI," sebut Ismail.
Komisi II ini mendapatkan penjelasan tentang masalah CPNS dan tenaga honor, terutama mengenai upaya penyelesaian terhadap honorer yang belum tertampung dalam penerimaan CPNS.
Ismail menambahkan, rombongan komisi II DPR RI yang akan bertandang ke Mamuju diantaranya, Markus Nari, Nurcahyo Anggorojati, Pieter C. Zulkifli, Achmadi Syafi`i, Rusminiati, Agustina Basik Basik, M. Basri Sidehabi, Rahadi Zakaria, Alexander Litaay, Rahman Amin, TB. Soenmandjaja, Herman Kadir, Nu`man Abdul Hakim dan Miryam S. Haryani.
Pewarta: Aco Ahmad
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
