Tentu perlu pembelajaran karena sisa tahun politik sudah dekat. Mungkin apa yang dilakukan partai yang pragmatis dari pada kehilangan `muka` di hadapan publik maka mereka melakukan apa yang dinilai benar oleh konstituen,"
Jakarta (ANTARA News) - Direktur Program The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan perlunya pembelajaran politik dalam berkoalisi agar etika berpolitik tetap terjaga dengan menjunjung tinggi kekonsistenan dalam sikap politik.

"Tentu perlu pembelajaran karena sisa tahun politik sudah dekat. Mungkin apa yang dilakukan partai yang pragmatis dari pada kehilangan `muka` di hadapan publik maka mereka melakukan apa yang dinilai benar oleh konstituen," kata Adinda kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, saat partai masuk dalam koalisi seharusnya konsisten mendukung kebijakan yang diambil pemerintah dan tidak berseberangan dengan partai koalisi lainnya.

Dia menilai sikap politik partai yang satu sisi bergabung dalam koalisi tetapi seringkali keputusan politiknya bersebrangan dengan kesepakatan "berkongsi" tersebut menunjukkan sikap yang tidak elok dalam berpolitik.

"Misalnya PKS yang tidak konsisten dalam sikap politiknya di koalisi itu terlihat tidak elok dan di tahun politik ini semuanya serba rentan," ujarnya.

Adinda mengatakan PKS seharusnya memiliki argumen yang kuat dalam menolak kenaikan harga BBM yang telah disepakati koalisi pemerintah SBY.

Dia melihat PKS masih ingin tetap menerima kemewahan di koalisi namun di sisi lain tidak mau terlihat kotor terkait dampak pencitraan negatif kasus mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Sejauh ini sikap PKS bertahan dan apapun yang terjadi dikembalikan kepada SBY, karena mereka punya argumen kontrak koalisi dengan pemegang tampuk pemerintahan itu," katanya.

Fraksi PKS di DPR dan DPP PKS menegaskan menolak penaikan harga BBM karena dinilai menyengsarakan rakyat dan tidak berdasar, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pemerintah dengan baik.

Salah satunya pemerintah dinilai tidak bisa menghentikan adanya penyelundupan BBM bersubsidi, dan gagal membuat transportasi massal.

Namun, kader PKS di pemerintahan bersikap terus mendukung kenaikan harga BBM dengan menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat.

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera menggelar rapat di Lembang, Jawa Barat, salah satu tujuannya adalah membahas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada Rabu (12/6).

Dalam rapat itu ada kemungkinan membahas mengenai posisi PKS dalam koalisi pemerintahan SBY.

Rapat itu dihadiri para petinggi partai antara lain Majelis Syuro PKS, Presiden PKS, Sekjen partai, Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Syariah Pusat, dan Bendahara DPP PKS. 

(I028/T007)

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013