"Kita sudah memiliki tekad besama untuk memerangi radikalisme agar tak tumbuh dan terus berkembang," kata Jusuf Kalla saat membuka Sidang Raya XVI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) 2014 di Gununsitoli Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Selasa.
Hadir dalam acara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Yasonna H Laoly, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, serta Ketua Umum PGI Pendeta Andreas A. Yewangoe.
Dikatakan Wapres, kemiskinan dn ketidakadilan bisa menjadi sumber dan akar radikalisme, sehingga semua komponen bangsa dan agama secara gotong royong bisa menciptakan masyarakat sejahtera.
Menurut Jusuf Kalla, dengan sejahtera dan bersikap adil maka sumber redikalisme dapat ditumpas.
"Saat ini banyak tumbuh subur gereja, masjid dan tempat ibadah lainnya. Saya mengapresiasi sebagai upaya untuk memberikan pendidikan agama dengan baik," ujarnya.
Pendidikan dan kesehatan, kata wapres, adalah dua komponen yang sangat penting untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga ketidakadilan dan kemiskinan bisa dikurangi.
"Oleh sebab itu peluncuran kartu kesehatan dan kartu pendidikan merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan serta ketidakadilan," tukas Wapres.
Dikatakan Wapres, bangsa Indonesia harus bersyukur mengingat sekalipun memiliki banyak suku, agama, adat dan bahasa namun tetap ruku dan tak ada kekacauan yang berarti.
"Adalah kebahagiaan tersendiri bangsa kita bisa hidup harmonis bahwa ada kerikil, namun bisa diatasi dengan harmonis," tandasnya.
Wapres menunjuk banyak negara tetangga sepeti Filipina dan Myanmar serta negara lain seperti Afghanistan, Palestina, Israel yang selalu bergejolak sehingga tidak bisa menciptakan suatu bangsa harmonis.
Jusuf Kalla juga mengapresiasi pihak gereja yang selama ini telah memberikan pendidikan dan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga menjadi sejahtera dan memperoleh kesehatan serta pendidikan dengan baik.
Pendeta Andreas A. Yewangoe mengatakan pihak gereja akan tetap mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dalam mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, serta radikalisme.
"Kita akan tetap amalkan nilai Pancasila, dan menerima kemajemukan bangsa. Sehingga nilai kebangsaan tidak boleh dihapus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Andreas.
Menurut dia, kerukunan sudah ada sejak dulu sejak negara Indonesia belum ada sehingga keberadaannya harus dijaga.
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014
