"Pertemuan ini perlu digelar tiga bulan sekali, masalah-masalah yang ada di bawah dapat diketahui bersama, dan desain kebijakannya dapat nyambung dari pusat ke bawah," kata Presiden Joko Widodo saat rapat koordinasi di Bogor, Jumat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melaporkan rapat koordinasi ini dihadiri seluruh wali kota se-Indonesia, namun masih ada tiga wali kota yang belum hadir.
"Pertemuan bapak dengan kepala daerah khusus wali kota, gubernur, dan bupati sudah, sekarang khusus wali kota untuk mendapat arahan Presiden," kata Tjahjo Kumolo.
Ia mengungkapkan, tiga wali kota belum hadir karena terkendala tiket perjalanan.
"Masih ada tiga wali kota yang tiketnya masih sulit, satu dari Banda Aceh, dua dari Bima, mungkin siang baru bisa merapat," kata dia.
Tjahjo menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah atas arahan Presiden dan meminta para wali kota menyampaikan unek-uneknya mengenai kendala atau usulan-usulan skala prioritas yang belum bisa diakomodasi dalam APBNP 2015.
"Ini ada Bappenas juga untuk tahun anggaran 2016 yang akan datang," kata Tjahjo.
Rapat koordinasi ini adalah tindak lanjut acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015--2019.
Tujuan rakor ini adalah untuk membahas agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan yang meliputi kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi, dan kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang-tindih peraturan perundang-undangan, serta egosektoral.
Tjahjo lalu menyampaikan berita duka atas meninggal dunianya Wali Kota Cirebon dan anggota DPD Maluku Utara.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
