Jika tidak mau mengisi surat pernyataan itu, maka otomatis yang bersangkutan harus keluar dari Unair."
Surabaya (ANTARA News) - Universitas Airlangga (Unair) Surabaya meminta dosen dan pegawainya yang aktif dan menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengisi surat pernyataan yang berisi bersedia untuk keluar dari keanggoatan dan tak lagi terlibat dalam organisasi tersebut.

"Jika tidak mau mengisi surat pernyataan itu, maka otomatis yang bersangkutan harus keluar dari Unair," kata Rektor Unair Prof M Nasih usai pengukuhan mahasiswa baru di kampus setempat, Rabu.

Nasih mengatakan, surat pernyataan itu, semacam Pakta Integritas. Selain dosen dan pegawai yang ditengarai menjadi anggota HTI, dirinya juga meminta semua dosen dan pegawai untuk mengisi surat pernyataan tersebut.

"Surat pernyataan ini untuk semua dosen dan pegawai. kami sudah siapkan, kita sudah intruksikan. kami sudah memanggil dan menanyakan kepada yang bersangkutan (dosen anggota HTI) siapa saja dosen yang ikut. Ada beberapa yang teridentifikasi, tapi hanya ikut mengaji, setelah sibuk dengan kegiatan lain mereka disuruh keluar karena kesibukan itu," tutur dia.

Dia menegaskan, hingga saat ini baru satu dosen yang menjadi anggota bahkan pengurus HTI. Sementara untuk keterlibatan dosen lain, dirinya mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendapat bukti apapun baik itu informasi ataupun bukti lain seperti absensi hadir di kegiatan.

"Sepanjang ada buktinya, pasti kami tegur. Tapi ini belum ada bukti, jadi bagaimana bisa menindak," ujarnya.

Selain dosen/pegawai, mahasiswa yang ikut organisasi radikal juga akan dikeluarkan dari Unair. Hal tersebut, kata Nasih untuk mengingatkan janji mahasiswa.

"Mereka sudah janji untuk setia pada Pancasila. Kita terlebih dulu akan memanggil, meminta klarifikasi apakah benar atau tidak ikut organisasi seperti itu. Harus ada bukti nyata kalau memang mereka punya niatan untuk itu," kata dia.

Bukan hanya fundamentalis agama seperti HTI, ideologi lain seperti halnya komunis, sosialis ataupun kapitalis akan mendapat perlakuan yang sama. Menurut Nasih, ideologi mereka sama yakni anti Pancasila, yang membedakan hanya perjuangan yang berbeda.

"Semua yang ingin mengubah ideologi negara ya pasti kami beri sanksi sesuai dengan pernyataan mereka," ucap Nasih.

Nasih menegaskan, Unair tetap menggunakan mekanisme yang ada sebelum memberikan sanksi tegas kepada mereka yakni dengan dibina, diingatkan terlebih dahulu, jika memang tidak berubah akan dikenai sanksi tegas berupa dikeluarkan dari kampus.

Pewarta: Indra Setiawan dan Willy Irawan
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017