"Kita sudah koordinasikan dengan pihak terkait, termasuk BUJT (badan usaha jalan tol) bahwa pada akhir Oktober sudah 100 persen menggunakan transaksi non tunai," kata Kepala BPJT Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Hadir dalam keterangan pers itu, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Desi Arryani, Direktur Operasi II Jasa Marga Subakti Syukur dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmadwijaja.
Menurut Herry, sampai saat ini tanggapan masyarakat terhadap program elektronifikasi ini sangat baik karena tujuannya adalah meningkatkan pelayanan jalan tol khususnya aksesibilitas, khususnya waktu transaksi dan antrian di gerbang tol. "Harapan kita, per transaksi dengan non tunai hanya sekitar empat detik," katanya.
Hingga saat ini, lanjutnya, angka penetrasi pengguna non tunai ini baru per Juli 2017 sekitar 30 persen dengan rincian Jabodetabek sekitar 35 persen dan nonJabodetabek sekitar 18 persen , sedangkan di luar Jawa rata-rata hanys 16 persen.
"Meski begitu, memasuki Oktober beberapa ruas sudah 100 persen seperti tol Bali Mandara. Tambahan perbankan yang bergabung juga terus bertambah, contohnya per hari ini BCA di Jabodetabek sedang uji coba, melengkapi Bank Himbara sebelumnya," katanya.
Herry juga menyebut, akhir September ini, dasar hukum bagi elektronifiksai 100 persen ini akan diterbitkan berupa Peraturan Menteri PUPR.
Dirut PT Jasa Marga Desi Arryani menyambut baik kebijakan ini dan hingga saat ini pihaknya telah melakukan sejumlah upaya agar penetrasinya terus meningkat antara lain melalui pemberian potongan harga bagi pengguna tol dengan E-toll baik pada arus mudik maupun pada Idul Adha kemarin.
"Prasarana kami siap 100 persen untuk digunakannya E-Toll. Seluruh gardu tol kami saat ini sekitar 60 persen dioperasikan manual dan sisanya berupa GTO (gerbang tol otomatis). Namun, keduanya sudah bisa menerima transaksi non tunai," katanya.
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017
