Ratas yang berjalan tertutup itu dimulai sekitar pukul 16.00 WIB, diikuti beberapa Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Nila Moeloek, usai mengikuti Ratas, mengatakan Presiden memerintahkan untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan dalam menanggulangi penyakit mematikan yang disebabkan oleh bakteri "Corynebacterium Diptheriae.
"Presiden perintahkan untuk melakukan penanganan yang sudah kita lakukan, ORI (Outbreak Response Immunization/imunisasi ulang), kebersihan," kata Nila Moelok menjawab pertanyaan wartawan.
Menkes menjelaskan penyakit difteri merupakan "endemis" yang sudah sejak dulu ada dan Indonesia telah melakukan imunisasi mulai 1977.
"Penyakit ini tidak pernah hilang. Ini tidak hanya di Indonesia saja dan ini juga ada di negara lain, diantaranya India, Bangladesh, Myanmar. Memang beberapa negara sudah tidak ada," ungkap Nila Moeloek.
Dia menambahkan penetapan KLB merupakan peringatan dini bukan wabah dan jika ditemukan harus dilakukan imunisasi ulang. "Jadi penanganannya adalah imunisasi. Tadi (di Ratas) juga ada Kemenag (Kementerian Agama) untuk minta tolong agar tidak ada penolakan, kalau sudah ada memang ada wabah KLB seperti ini mau tidak mau harus kita lakukan. Tidak boleh ditolak," katanya.
Nila Moeloek mengakui saat ini imunisasi ulang masih difokuskan di tiga provinsi (Jakarta, Jawa Barat dan Banten), namun akan diteruskan ke provinsi lainnya.
Dia mengungkapkan hal itu terkait logistik yang ada, namun pihaknya telah memerintahkan Bio Farma untuk terus memproduksi imunisasi DPT.
"Vaksin itu berasal dari Indonesia, Biofarma, dan kita minta Biofarma terus menerus membuat sehingga berkesinambungan. Jadi mulai Desember ini terus sampai nanti ke provinsi-provinsi lain yang terkena," katanya.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
