Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah pusat diminta memberikan perhatian serius kepada Kabupaten Mappi, Papua, yang baru saja mengalami pemekaran wilayah dari Kabupaten Merauke, karena minimnya infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan sumber daya manusia.

"Kami meminta pemerintah pusat ikut membangun Mappi yang 90 persen wilayahnya perairan atau sungai. Pembangunan secara massif harus segera dilakukan agar menjadi wilayah maju, seperti wilayah lainnya di Indonesia," kata Bupati Mappi, Papua, Kristosimus Agawemu dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

"Kondisi Kabupaten Mappi Papua, sangat minim infrastruktur dasar. Mulai dari dari gedung kantor, infrastruktur jalan, sarana pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat, hingga transportasi sangat minim," katanya.

Apalagi APBD yang hanya senilai Rp1,2 triliun dinilai tidak memadai untuk melakukan pembangunan secara massif, akibat letak geografis yang 90 persen sungai.

Pihaknya meminta dukungan pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan yang berdampak langsung bagi rakyat dan menjadi daerah berkembang dan maju, tambah dia.

Kristosimus Agawemu berharap pemerintah pusat bisa merealisasikan pengembangan pelabuhan, bandar udara, pembenahan konektivitas angkutan sungai yang menghubungkan antar distrik dan kabupaten melalui kapal, di wilayah dengan luas mencapai 28.518 Kilometer persegi tersebut.

"Jika ingin berkembang dan maju, butuh beberapa hal, yaitu pengembangan pelabuhan, bandar udara, pengembangan konektivitas angkutan sungai yang menghubungkan distrik atau antar kampung hingga kabupaten dengan menggunakan kapal," katanya.

Tidak hanya itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut juga masuk dalam kategori tertinggal. Belum lagi sarana pendidikan, mulai dari gedung sekolah, infrastruktur, tenaga guru dan fasilitas penunjang, sangat jauh dari harapan.

"Posisi kami saat ini ada 260 kampung dengan sekolah dibawah standar. Kurang tenaga guru, tenaga medis. Kami sangat membutuhkan sembilan disiplin ilmu tenaga kesehatan," ujarnya.

Ia mengaku, kasus gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, yang menyebabkan 68 orang meninggal dunia, bisa juga melanda Kabupaten Mappi, karena minimnya pelayanan dan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.

Pewarta: Adi Lazuardi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018