Jadi ada keluhan dari para investor maupun calon investor. Birokrasi perizinan usaha masih banyak dan berbelit-belit. Seharusnya, dipermudah."Tanjungpinang (ANTARA News) - Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto mengakui bahwa birokrasi perizinan masih berbelit-belit sehingga pemerintah provinsi juga kesulitan dalam meyakinkan investor mengenai prospek berbisnis di Kepri.
"Persoalannya sekarang itu ada atau tidak investor mau menanamkan modal di Kepri. Sulit, susah, meyakinkan mereka," kata Isdianto di Tanjungpinang, Sabtu.
Menurut dia, menarik investor ke Kepri bukan pekerjaan yang mudah, meski promosi sudah dilakukan.
Persoalan utama yang dihadapi Pemprov Kepri dalam melobi investor masih soal birokrasi perizinan, keamanan, kenyamanan dan fasilitas.
Selama ini, kata dia, investor harus berhadapan dengan birokrasi perizinan yang panjang. Untuk membuka usaha berskala besar mereka tidak hanya mengurus perizinan di tingkat lokal, tetapi hingga ke pusat.
"Jadi ada keluhan dari para investor maupun calon investor. Birokrasi perizinan usaha masih banyak dan berbelit-belit. Seharusnya, dipermudah," ucapnya.
Isdianto mengatakan, investasi yang lesu menyebabkan peluang kerja terbatas. Kondisi ini yang menyebabkan tingkat pengangguran di Kepri meningkat, dan mendapat peringkat keempat di Indonesia.
"Investasi tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan perekonomian, melainkan juga peluang kerja," ujarnya.
Ia mengatakan Pemprov Kepri harus bersinergi dengan pemerintah pusat, kabupaten dan kota untuk meningkatkan sektor investasi. Tanpa sinergisitas, sulit rasanya investasi di Kepri meningkat, meski potensi kemaritiman sangat besar.
"Harapan kita UU Provinsi Kepulauan disahkan setelah Kepri mendapat hak untuk mengelola sektor labuh jangkar. Kami yakin, investasi meningkat jika undang-undang itu disahkan," katanya.
Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
