Akankah ASEAN melanjutkan tradisi serta keberhasilannya di tahap berikutnya dalam konteks perkembangan internasional dan regional yang rumit seperti: sengketa Laut China Selatan, terorisme, ketegangan dalam hubungan AS-China, perluasan pengaruh negara-negara besar di kawasan? Jadi mungkin sudah saatnya bagi organisasi ini untuk merefleksikan masa depannya.
Pertanyaan yang sangat penting adalah bagaimana ASEAN yang beranggota 10 negara dapat lebih efektif dalam mengatasi tantangan keamanan yang muncul untuk terus memainkan perannya mempertahankan perdamaian dan mengembangkan kemakmuran.
Dalam tulisan ini setidaknya tiga isu yang perlu mendapat perhatian yakni kawasan Laut China Selatan, ketegangan dalam hubungan China-Amerika Serikat dan peran sentral ASEAN kini dan ke depan.
Kawasan Laut China Selatan sudah menjadi isu yang menyebabkan polarisasi di antara negara-negara anggota ASEAN. Inilah isu yang paling menonjol di antara isu-isu lain.
Laut China Selatan memiliki nilai strategis dan merupakan kawasan perairan paling sibuk di dunia yang juga mempunyai nilai komersial. Namun, kawasan ini dapat menimbulkan risiko ketakstabilan karena pembajakan kapal-kapal yang melintasi perairan ini atau operasi militer di pulau buatan yang dibangun secara ilegal. Negara-negara besar yang memiliki kepentingan bisa ikut campur di wilayah ini.
Baru-baru ini, China telah secara agresif melakukan pembangunan pulau buatan di Laut China Selatan dan melengkapinya dengan kekuatan militer paling modern. China telah membangun London Reefs menjadi pulau terapung dengan luas 231.000 meter persegi, Subi menjadi pulau terapung dengan luas 4 juta meter persegi, Cross Reef memiliki luas 2,7 juta meter persegi, Mischief Reef 5, 5 juta meter persegi, Gaven 1.360 meter persegi, Hughes Reef 1.400 meter persegi dan Johnson Reef 109.000 meter persegi.
Secara total, wilayah China yang mencakup Kepulauan Spratly sekitar 1.300 hektar. Ini adalah salah satu hal hebat yang pernah dilihat dunia di planet seperti ini.
Setelah Pengadilan Internasional mengeluarkan keputusan (12/7/2016), China terus meningkatkan, menyempurnakan dan mempersenjatai pulau-pulau buatan itu. Saat ini, China fokus pada pembangunan pangkalan militer. Dua bandara besar telah terbentuk di Cross Reef, dengan lebih dari 3.000 m landasan pacu yang melayani untuk pemeliharaan pembom strategis jarak jauh mereka. Di Johnson Reef sudah ada bandara dengan landasan pacu sekitar 2.400 m, melayani J10, J11, SU 30MK, Mig 29.
Selain itu China telah membangun 24 hangar pesawat dan beberapa sistem senjata-tetap dan fasilitas militer di Cross Reef, Mischief Reef, dan Subi Rock di Kepulauan Spratly yang diklaim milik Vietnam di Laut China Selatan. China juga telah membangun pelabuhan militer di sini, memasang empat radar frekuensi tinggi untuk penggunaan militer di empat pulau: Johnson Reef, Gaven, Hughes Reef dan London Reefs.
London Reefs adalah pulau paling selatan dari Kepulauan Spratly. Ketika ada radar frekuensi tinggi di sini, China sepenuhnya mampu mengendalikan semua pesawat dan kapal asing yang melintasi Selat Malaka dan Laut China Selatan. China juga membangun dua hangar, memasang dua perangkat empat peluncur rudal HQ9.
Baru-baru ini militer China telah memasang sistem anti-pesawat di tiga pulau buatan: Cross Stone, Subi Stone dan Mischief Reef di Kepulauan Spratly yang diklaim milik Vietnam. Misil yang dikerahkan oleh China ke pulau-pulau ini adalah rudal anti-pengiriman YJ-12B dan rudal jarak jauh udara-ke-udara HQ-9B, yang telah menyebabkan banyak negara di kawasan itu dan juga internasional menentangnya.
Pengerahan sistem rudal ini merupakan ancaman yang jelas dan menunjukkan langkah lebih lanjut bagi China untuk sepenuhnya mengendalikan perairan dan wilayah udara Laut China Selatan.
Beberapa tahun terakhir China terus meningkatkan aktivitas di wilayah yang diklaim berada di bawah kedaulatannya meski masyarakat internasional menentangnya, dan hal itu juga sangat kontras dengan pernyataan Presiden China Xi Jinping baru-baru ini bahwa negaranya tidak akan melanjutkan untuk militerisasi pulau-pulau buatan yang secara ilegal dibangun di Laut China Selatan.
Ketegangan dalam hubungan AS-China
Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan pengenaan pajak 10 persen untuk barang senilai 200 miliar dolar dari China pada 18 September. Sebelumnya, pada 7 Juli 2018, Amerika Serikat memberlakukan pajak 25 persen atas 800 item senilai 34 miliar dolar dari China yang diekspor ke Amerika Serikat setiap tahun.
Presiden Trump mengatakan "fase tiga" berarti bahwa Amerika Serikat dapat mengenakan pajak tambahan atas barang senilai 267 miliar dolar dalam 517 miliar dolar yang diekspor China ke Amerika Serikat pada tahun 2017.
China juga tidak segan membuat konsesi, daripada ragu-ragu untuk menerapkan solusi untuk impor dari Amerika Serikat. Kedua pihak telah melalui tiga putaran pembicaraan untuk mendinginkan ketegangan, tetapi gagal membuahkan hasil.
Pada saat ini, tidak ada tanda-tanda bahwa kedua negara akan segera mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik. Sejalan dengan pelaksanaan perang dagang, pemerintah AS juga mengambil langkah-langkah lain untuk mengekang China di beberapa front.
Presiden Trump telah meluncurkan strategi "bebas dan terbuka Indo-Pasifik" untuk melawan "mimpi China" Presiden China Xi Jinping, di mana China berada di tengah panggung dunia pada pertengahan abad.
Amerika Serikat juga telah menyetujui Administrasi Umum Pembangunan Partai Komunis China (RRC) pada 22 September karena membeli senjata dari Rusia melalui CAATSA dan ZTE China, memaksa ZTE membayar denda dan jaminan 1,4 miliar dolar, memungkinkan Amerika Serikat mengirim orang ke ZTE untuk mengawasi bisnis.
Terutama ketika menandatangani perjanjian AS-Meksiko-Kanada (USMCA) untuk menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), Amerika Serikat telah memberlakukan klausa: Jika salah satu dari tiga anggota menandatangani perjanjian perdagangan dua anggota lainnya memiliki hak untuk mengakhiri USMCA sesuai dengan Pasal 32 dengan pemberitahuan enam bulan dan untuk masuk ke dalam perjanjian dengan ketentuan yang serupa dengan pihak ketiga.
Masalah serupa dapat diterapkan oleh Amerika Serikat ketika bernegosiasi dengan Uni Eropa serta Jepang dalam waktu dekat dan ini dianggap oleh para ahli sebagai salah satu pukulan efektif untuk mencekik China.
Di Laut China Selatan, Amerika Serikat terus mempertahankan sikPnya bagi pemeliharaan kebebasan navigasi di Laut China Selatan.
Baru-baru ini, sebuah kapal perang China berlayar di dekat kapal perusak AS ketika sedang melakukan patroli kebebasan navigasi (Freedom of Navigation Patrol ? FONOP). Operasi tersebut merupakan upaya terbaru AS dalam merespons agresivitas militer China. AS menilai China semakin membatasi kebebasan bernavigasi di perairan Laut China Selatan belakangan ini.
Peran ASEAN
Konteks geo-strategis di wilayah ini berubah dengan cepat, dengan banyak efek mendalam dan rumit di lingkungan perdamaian, keamanan, stabilitas dan pembangunan di kawasan.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara ini sedang dalam tahap menuju pembentukan Komunitas ASEAN. Interaksi antara negara-negara besar dengan ASEAN tidak hanya menimbulkan kesempatan tapi juga tantangan untuk mempertahankan peran sentral ASEAN.
Dalam konteks ini, negara-negara ASEAN menekankan perlunya untuk mengonsolidasikan lebih dan memelihara peran sentral di kawasan terutama pada aspek untuk penentuan dan upaya terbaik bagi keberhasilan proses membangun Komunitas ASEAN.
Selain memperkuat dan mempromosikan peran sentral ASEAN dalam media dan ukuran yang berbeda. ASEAN harus terus menegakkan standar dan kode etik ASEAN sesuai Piagam ASEAN, TAC, SEANFWZ, DOC, mempromosikan pembangunan terstruktur ASEAN dengan memainkan peran kunci; sumber daya internal sementara membangun basis ekonomi yang kuat untuk memperkuat integrasi ekonomi di kawasan dan di luar.
Putusan Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda, pada 12 Juli 2016 merupakan dasar hukum penting bagi ASEAN dan China untuk mempercepat proses konsultasi dan negosiasi menuju penyelesaian awal dari kode etik para pihak (COC) tahun ini. Masalahnya adalah bahwa COC adalah kode perilaku mengikat secara hukum, memiliki kemampuan untuk tidak hanya mencegah tetapi juga menangani kerumitan yang bisa terjadi di Laut China Selatan.
Mekanisme kerja sama internal maupun dengan mitra perlu diperkuat untuk merespon segera dan efektif terhadap tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional, terutama wilayah sengketa, maritim, bencana alam, epidemi, lingkungan. Selain itu, seiring dengan meningkatnya ketergantungan antarbangsa, ASEAN perlu menjadi organisasi yang lebih efisien dengan konektivitas tanpa batas.
Lebih 50 tahun adalah tonggak sejarah dalam evolusi ASEAN, yang menegaskan peran dan posisi ASEAN sebagai organisasi regional yang paling sukses.
Sebelum tantangan baru dari situasi dunia dan regional khususnya, para pemimpin rakyat negara-negara anggota ASEAN perlu meningkatkan solidaritas, saling bersama-sama mengatasi tantangan-tantangan untuk melanjutkan menciptakan lingkungan yang damai dan stabilitas demi pembangunan bersama.
Baca juga: Wapres ingatkan peran RI harus besar di ASEAN
Baca juga: Menlu sebut ASEAN penting bagi Indonesia
Pewarta: Mohamad Anthoni
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2018
