Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz dalam kegiatan peluncuran buku Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, menyatakan jajaran Direksi, Dewan Pengawas, dan seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan akan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip "Good Governance" dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya agar tata kelola yang baik selalu terlaksana.
"Kami mengundang para mitra, pemangku kepentingan, dan rekan-rekan media dalam kegiatan ini tidak lain adalah untuk menyampaikan capaian BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang melaksanakan tata kelola dengan baik dan telah diakui oleh KPK," kata Naufal.
Dia juga menyebutkan buku tersebut ditulis oleh 21 karyawan, dan sebagian masih muda-muda, milenial karena mereka yang nanti menjadi pelopor tata kelola yang baik itu dan akan menjadi kultur atau budaya perusahaan, bukan terpaksa karena aturan.
Peluncuran buku tata kelola BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Cipete, Jakarta Selatan, dengan ini mengangkat tema "Merajut Asa Mewujudkan Kebanggaan Bangsa, Berbagi Pengalaman Baik GRCC".
Kegiatan ini selain dihadiri oleh Pejabat Level satu BPJS Ketenagakerjaan dari beberapa Deputi Direktur, juga mengundang tamu dari pihak eksternal, di antaranya konsultan, Law Firm, dan lembaga pemerintahan lainnya.
Salah satu tamu undangan yang hadir adalah Hendy Fakhruddin, yang merupakan Ketua Umum IGPA (Indonesian Governance Professional Assoctiation), menyampaikan apresiasinya kepada BPJS Ketenagakerjaan atas peluncuran buku yang dilakukan.
"Buku ini menunjukkan komitmen dan inisiatif pimpinan dan insan BPJS Ketenagakerjaan yang menandakan BPJS Ketenagakerjaan siap menjadi institusi yang 'well-managed' dan 'well-governanced' karena telah menerapkan konsep dan perangkat manajemen modern yang relevan dengan ekspektasi seluruh pemangku kepentingan," ujar Hendy.
Anggota Dewan Pengawas Rekson Silaban mengatakan saat ini ada lima perangkat internal yang menjadi pengukur praktik GCG dan beberapa lainnya dari pihak eksternal. Dia berharap ke depan tidak perlu sampai sebegitu banyak karena praktik GCG sudah tumbuh menjadi budaya, bukan lagi dilakukan karena ada pengawasan dari para konsultan.
Sementara Anggota Dewan Pengawas Inda J Hasman yang juga hadir di peluncuran buku tersebut menyatakan pengawasan dan praktik tata kelola yang baik mutlak diperlukan karena BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana pekerja sangat besar, yakni Ro364 triliun.
Di sisi lain, dia optimis potensi penyimpangan dan "fraud" ke depan bisa ditekan karena komposisi pegawai muda semakin membesar dan perusahaan sudah menanamkan pentingnya tata kelola yang baik sebagai budaya perusahaan secara dini kepada mereka.
Naufal berharap hadirnya buku yang ditulis para milenial BPJS Ketenagakerjaan itu dapat menjadi gambaran pelaksanaan tata kelola di BPJS Ketenagakerjaan dan menjadi acuan yang baik bagi perusahaan atau lembaga negara lainnya dalam menerapkan tata kelola di lingkungan kerja masing-masing.
Naufal juga menyatakan perusahaan tidak menoleril penyimpangan, sekecil apa pun. "Bahkan jika nilainya Rp100.000, kita akan keluarkan (pecat, red)."
Baca juga: BPJS-TK umumkan kandidat penerima Anugerah Paritrana Award 2018
Baca juga: KPK-BPJS Ketenagakerjaan sepakat kawal peta jalan Jamsos 2029
Baca juga: BPJS-TK Biayai operasi otak dan syaraf AAG Parwatha
Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019
