Kegiatan ini melibatkan seluruh kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Jakarta yang berlangsung di Balaikota Jakarta, Kamis.
“Siapa yang paling menjangkau masyarakat? Adalah ibu-ibu yang ada di lingkungannya, yakni kader Dasawisma PKK. Saya sampaikan apresiasi atas kerja kerasnya dalam proses pendataan (Integrasi Data Keluarga Satu Pintu) yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia,” kata Anies.
Dia mengapresiasi peran para kader PKK yang terkonsentrasi pada kader Dasawisma atas peran besarnya dalam proses Integrasi Data Keluarga Satu Pintu di Jakarta.
Sebanyak 70.902 kader Dasawisma PKK di wilayah DKI Jakarta telah berperan mendata, menggerakkan dan menyampaikan informasi kebijakan pemerintah.
"Kader Dasawisma juga mendata individu, keluarga dan hunian yang nantinya terangkum dalam bank data Jakarta Satu," kata Gubernur.
Data ini dapat menjadi rujukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan sehingga masalah teridentifikasi dan dapat mengambil kebijakan secara tepat.
“Kita di Pemprov DKI Jakarta akan memiliki kekayaan informasi yang sangat praktis, berdasarkan kondisi di lapangan. Sehingga kita tahu persis apa yang kurang dan kita bisa menyusun program dengan benar sesuai kondisi lapangan,” kata Anies.
Gubernur berpesan, dalam rangka meningkatkan sinkronisasi pelayanan Kesejahteraan Keluarga Satu Pintu, PKK perlu menguatkan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Satu Pintu (PPKKSP) di RPTRA, Rusun (Rumah Susun) dan lokasi-lokasi kumuh.
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (SIM PKK) harus dilakukan secara berkelanjutan karena memiliki fungsi dalam menyiapkan data individu, keluarga dan data lingkungan yang terbaru serta mudah diakses oleh seluruh pihak.
Gubernur juga mengimbau para jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memperlakukan kader Dasawisma sebagaimana rekan dalam menentukan kebijakan dan pembangunan yang nantinya dilaksanakan di setiap wilayah.
“Saya minta teman-teman di SKPD memanfaatkan data dari para kader Dasawisma ini secara optimal. Perlakukan mereka seperti partner dalam bekerja karena nantinya Pemprov DKI akan bisa mengukur perubahan kondisi keluarga Jakarta secara tepat,” katanya.
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
