Apa pun BUMN bisa mencapai sekarang tidak terlepas karena kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Karawang (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membantah jika perayaan HUT ke-21 Kementerian BUMN terdapat kampanye terselubung untuk mendukung calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

"Enggak ada. Kita seperti gini, maaf ya, sorry ini enggak kampanye terselubung. Apa pun BUMN bisa mencapai sekarang tidak terlepas karena kepemimpinan Presiden Joko Widodo," kata Menteri Rini usai meresmikan Rumah Kreatif BUMN di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Rini menjelaskan bahwa selama kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo mendorong agar seluruh BUMN di Tanah Air dapat menjalankan bisnis secara profesional, transparan dan lincah.

Ia juga menepis tudingan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang menganggap belakangan ini acara peringatan HUT BUMN digelar secara meriah di beberapa daerah.

Melalui akun twitter @saiddidu, Said Didu menulis "BUMN dan @KemenBUMN akan adakan acara besar2an pada :
1) 7 April di Sidoarjo (ulang tahun bersama walau lahirnya beda2)
2) 10 April berupa BUMN goes to Campus di slrh Indonesia (sesuai data bhw biasanya berisi kampanye teselubung).
Silakan publik menilai apa yg terjadi di BUMN".

"Kita merasa maaf ya, Pak Said Didu dulunya orang BUMN. Jadi saya enggak ngerti kenapa. Semua orang mengatakan kenapa acara BUMN meriah betul, ya memang kenapa? Karena kita menekankan betul sinergi BUMN," kata Rini.

Menurut Rini, peringatan HUT Kementerian BUMN ini harus dirasakan oleh seluruh perusahaan, apalagi BUMN berhasil mencetak keuntungan lebih dari Rp200 triliun pada 2018, melebihi angka yang ditargetkan sebesar Rp180 triliun.

Ada pun perayaan HUT BUMN di berbagai daerah dilakukan untuk menjalin sinergi BUMN di wilayah operasi tertentu, misalnya saat perayaan HUT bersamaan dengan peresmian jalan tol Sei Rampah-Tebingtinggi di Medan bersama Jasa Marga, Inalum, PTPN II dan PTPN III.

"Keuntungan kita tadinya target akhir 2018 itu Rp180 triliun, akhir 2018 sekarang setelah ada audit BPK di atas Rp200 triliun. Jadi tentunya enggak 'fair' dong kita udah kerja keras jadi boleh seneng-seneng," ungkap Rini.

Baca juga: Deputi: acara puncak HUT Kementerian BUMN diundur 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019