Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak agar terus diselenggarakan konvensi untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden dari partai ini yang akan diajukan pada Pilpres 2009. "Konvensi mutlak dilakukan tapi kesalahan-kesalahan harus diperbaiki sehingga konvensi yang ada menjadi persaingan yang `fair`," kata Ketua DPD DIY Gandung Pardjiman pada pemandangan umum di rapat pleno ke 3 Rapimnas III Partai Golkar di Jakarta, Jumat. Selain mendesak agar konvensi dipertahankan, DPD I DIY juga tidak setuju dengan keinginan Ketua Umum DPP Golkar M Jusuf Kalla yang baru akan memutuskan maju atau tidak dalam Pilpres 2009 pada tiga bulan sebelum pilpres. Menurut Gandung, Partai Golkar merupakan partai besar. Karena itu, sebagai partai besar harus mempunyai ketegasan. "Kalau pasangan SBY-JK itu partai tidak tegas. Kalau JK-SBY itu baru partai yang tegas. Jika SBY tidak mau jadi RI-2 (Wapres) maka kita cari calon Wapres lainnya," kata Gandung yang mendapat tepuk tangan meriah peserta Rapimnas. Gandung juga mengungkapkan jika dalam pemilu legislatif 2009 Partai Golkar bisa meraih suara lebih dari 30 persen, maka DPD Partai Golkar DIY mengusulkan agar calon presiden dan cawapres diajukan oleh Partai Golkar dari para kadernya sendiri. Berbeda dengan Yogyakarta, DPD Golkar Sumatera Utara menolak pelaksanaan konvensi untuk penentuan Capres dan Cawapres. Menurut DPD Sumut konvensi bagaikan fenomena jeruk makan jeruk. Konvensi, hanya menyebabkan para kader saling berhadap-hadapan sehingga habis-habisan dan kelelahan serta dana terkuras habis. Menurut DPD Sumut, pelaksanaan konvensi waktu 2004 lalu salah satu alasannya dilakukan untuk mengangkat citra partai yang terpuruk saat itu. Hal yang sama juga diungkapkan DPD I Kepulauan Riau secara tegas justru meminta penjaringan para calon Capres dan Cawapres dilakukan melalui mekanisme Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007