Armudji paparkan penyelewengan YKP

id YKP, Armudji, kasus YKP, Yekape, Ketua DPRD Kota Surabaya

Armudji paparkan penyelewengan YKP

Ketua DPRD Kota Surabaya memberikan keterangan pers usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan korupsi YKP/PT Yekape di Kejati Jatim, Surabaya, Kamis (20-6-2019). (Foto: Hanif Nasrullah)

Surabaya (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Armudji memaparkan dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh para pengurus Yayasan Kas Pembanguan (YKP) Surabaya dan anak usahanya PT Yekape yang diduga merugikan negara triliunan rupiah.

"Kepada penyidik tadi saya ceritakan terkait dengan kepengurusan YKP berdasarkan pengalaman sejak pertama kali menjabat anggota DPRD Kota Surabaya," katanya kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi aset Pemkot Surabaya yang dikelola YKP/ PT Yekape di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis.

Baca juga: Ketua DPRD Surabaya diperiksa Kejati Jatim selama 6 jam

Armudji pertama kali menjabat anggota DPRD Kota Surabaya sejak 2003. Saat itu dia juga menjabat sebagai ketua fraksi.

"Sepengetahuan saya Ketua Fraksi DPRD Kota Surabaya menjabat ex officio di kepengurusan YKP," katanya.

Armudji mengaku saat itu telah mengantongi surat keputusan (SK) sebagai ex officio di kepengurusan YKP tapi tidak pernah mengemban jabatan tersebut.

"Karena para pengurus yang ketika itu menguasai YKP berpegang pada SK tahun 2001 dan jabatan ex officio saat itu tetap diduduki oleh Mentik Budiwijono, yang saat itu sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota DPRD Kota Surabaya," ucapnya.

Armudji kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga menceritakan pengalaman pada tahun 2012 sebagai anggota Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kota Surabaya dan merekomendasikan pengembalian aset YKP dan PT Yekape agar dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.

"Karena sejak awal YKP didirikan oleh Pemkota Surabaya. Modal awalnya juga dari Pemkot Surabaya, termasuk tanah-tanah yang dikelola YKP di awal tahun 1950-an itu," katanya.

Ia melanjutkan, "Rekomendasi angket, saya sudah jelas, salah satunya meminta Pemkot Surabaya supaya mengambil alih aset-asetnya di YKP. Akan tetapi, sampai saat ini masih belum terlaksana."

Armudji menandaskan bahwa pasca-Pansus Hak Angket DPRD Kota Surabaya mengeluarkan rekomendasi tersebut, YKP justru menggugat Pemkot Surabaya. Yayasan ini mengklaim bahwa tanah yang ditempati Kantor Satpol PP Surabaya sebagai miliknya.

"Gugatannya itu 'kan aneh," katanya.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan bahwa kesaksian Armudji di hadapan penyidik telah mendukung banyak fakta terkait dengan dugaan penyelewengan yang dilakukan pengurus YKP dan PT Yekape di awal tahun 2000-an.

Ia menjelaskan bahwa dugaan penyelewengan YKP/ PT Yekape berawal dari terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang mengatur kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan. Ketua YKP sejak awal terbentuk pada tahun 1951 selalu dijabat oleh Wali Kota Surabaya.

"Pada tahun 2001 saat Wali Kota Surabaya dijabat Sunarto, mengacu Undang-undang Otonomi Daerah, menunjuk Sekretaris Daerah M. Yasin sebagai Ketua YKP. Akan tetapi, pada tahun 2002 Wali Kota Sunarto menunjuk dirinya lagi sebagai Ketua YKP. Selanjutnya, dikuasai oleh mantan anggota DPRD Kota Surabaya Pak Mentik cs. Pak Armudji sebagai anggota DPRD yang semestinya menjabat ex officio YKP pada tahun itu sudah ditinggal," katanya.

Baca juga: Risma dicecar 14 pertanyaan kasus dugaan korupsi YKP di Kejati Jatim
 

Pewarta : A. Malik Ibrahim/Hanif Nashrullah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar