Wapres imbau halalbihalal ormas Islam di masjid, bukan di MK

id Wapres imbau halal bihalal di MK, unjuk rasa MK, halal bihalal PA 212, GNPF MUI,sengketa pilpres,sidang sengketa pilpres,mahkamah konstitusi,sengketa

Wapres imbau halalbihalal ormas Islam di masjid, bukan di MK

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat jumpa pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta pada Selasa (25/6/2019). Wapres mengimbau agar halal bihalal yang direncanakan ormas Islam dilakukan di ruangan, maupun masjid, bukan di dekat area Mahakamah Konstitusi, Jakarta. ANTARA/Bayu Prasetyo/am.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau kepada sejumlah ormas Islam agar menyelenggarakan acara halalbihalal di dalam ruangan, maupun masjid, bukan di area sekitar Mahkamah Konstitusi.

"Jadi ingin halalbihalal daripada 212, kalau mau halalbihalal tentu di tempat yang pantaslah, bukan di depan Mahkamah Konstitusi. Masa halalbihalal di depan MK? Kan itu nggak pantas. Ya di masjidlah, ya di Istiqlal-lah," kata Wapres saat jumpa pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta pada Selasa menanggapi unjuk rasa yang rencananya dilakukan ormas Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.

Baca juga: Polda Metro larang halal bihalal di depan MK

Menurut Wapres, halalbihalal yang dilakukan dengan unjuk rasa dapat melanggar etika bermasyarakat. JK juga mengingatkan agar pendukung Prabowo-Sandiaga Uno tidak melakukan unjuk rasa.

"Ya hanya meneruskan imbauan dari BPN untuk tidak perlu ada aksi massa, saya yakin itu," ujar Wapres.

Pembacaan keputusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019). Jadwal pembacaan putusan akan digelar pada pukul 12.30 WIB.

Baca juga: Luhut harap masyarakat tenang jelang putusan MK

Pada hari itu, PA 212 berencana melakukan halalbihalal di kawasan dekat MK.

Polda Metro Jaya mengindikasikan melarang halalbihalal di depan Mahkamah Konstitusi (MK) yang rencananya digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada Rabu (26/6/2019) karena berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga tidak menginstruksikan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 mobilisasi massa saat putusan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Kapolri tegaskan larang aksi unjuk rasa di MK

Pewarta : Bayu Prasetyo
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar