Gedung Bawaslu masih dijaga ketat usai sidang MK

id Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, dijaga ketat, polisi

Gedung Bawaslu masih dijaga ketat usai sidang MK

Logo Bawaslu (ANTARA)

Jakarta (ANTARA) - Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, masih dijaga ketat tim kepolisian, Jumat, usai berlangsung sidang putusan sengketa Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Barier beton dibalut kawat berduri masih terpasang di lajur lambat Jalan MH Thamrin melingkari akses masuk dan keluar kendaraan menuju Gedung Bawaslu.

Bila biasanya celah pada pagar pengaman itu hanya cukup dilintasi oleh satu orang secara bergantian, kali ini petugas membuka jalan masuk bagi mobil dan motor dari arah Bundaran HI menuju Gedung Bawaslu.

Petugas berseragam Brimob cokelat dengan baret biru nampak bersiaga di area luar maupun dalam Gedung Bawaslu.

Baca juga: Polri perketat pengamanan kantor Bawaslu

Baca juga: Pasukan disiagakan kawal kepulangan massa demo Bawaslu

Baca juga: Brimob siaga depan Bawaslu jadi obyek foto masyarakat


Berdasarkan pantauan, jumlah petugas Brimob yang disiagakan berkisar puluhan personel. Mereka berjaga di area pengamanan tamu masuk, sekitar ruang sidang, dan sebagian lainnya beristirahat di area tenda yang berlokasi di pelataran parkir.

Pengamanan kali ini tidak seketat pada situasi darurat, sebab tidak nampak adanya kendaraan berat pemecah massa yang disiagakan di sekitar lokasi. Selain itu, polisi dengan anjing pelacak pun tidak nampak.

Petugas mengarahkan tamu yang akan masuk melintasi satu unit alat metal detektor di sekitar pintu masuk.

Petugas keamanan Bawaslu RI, Leni, mengatakan pimpinan maupun seluruh anggota Bawaslu pada hari ini tidak berada di lokasi.

"Semua jajaran Bawaslu dari pimpinan dan anggota tidak ada di kantor," kata Leni.

Namun demikian pihaknya memastikan proses pelayanan terhadap publik masih berjalan normal.

Sejumlah tamu Bawaslu asal Papua yang berniat bertemu dengan jajaran Bawaslu RI mengaku kecewa saat memperoleh informasi bahwa pimpinan Bawaslu tidak berada di lokasi.

"Saya ingin ketemu dengan pimpinan Bawaslu atau anggotanya, berkaitan dengan jawaban atas surat yang kami layangkan pada 7 Mei dan 19 Juni 2019 atas pelanggaran administrasi Pileg di Kabupaten Mamberamo Raya," kata Sekretaris II DPC PAN Mamberamo Raya, Titus Ayomi.

Dirinya mengaku kecewa tidak bisa bertemu langsung dengan jajaran Bawaslu mengingat tenggat waktu penyelesaian masalah sudah semakin dekat.

Pewarta : Andi Firdaus
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar