Jakarta (ANTARA) - Kemarin, Jumat (19/7/2019) sejumlah berita politik menjadi perhatian pembaca, mulai dari Menkopolhukam bantah Rizieq ditangkal kembali ke Indonesia hingga Yasonna sebut persoalan "abang-adik" dengan Arief telah usai

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

Menkopolhukam bantah Rizieq ditangkal kembali ke Indonesia

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membantah berita yang menyebutkan bahwa pemerintah berupaya untuk menangkal kembalinya imam besar Front Pembela Islam (FPI) ke Indonesia.

“Kalau ada berita yang bersangkutan ditangkal untuk masuk ke Indonesia, tidak ada. Yang bersangkutan direkayasa untuk tidak kembali ke Indonesia, tidak ada,” kata Wiranto usai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri dengan agenda pembahasan perkembangan situasi terkini dalam negeri di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat.

Wiranto menjelaskan polemik Habib Rizieq belum dapat kembali ke Indonesia dari Arab Saudi karena masalah pribadi, dia tinggal melebihi batas waktu atau overstay.

Selengkapnya di sini

Yasonna sebut persoalan "abang-adik" dengan Arief telah usai

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan permasalahan “abang-adik” antara dirinya dengan Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah sudah diselesaikan.

"Jadi ini soal perbedaan pendapat, antara kita (Kementerian Hukum dan HAM) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang sudah selesai," ucap Yasonna saat ditemui usai menghadiri rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kantor Kemenkopolhukam  di Jakarta, Jumat.

Yasonna pun mengatakan permasalahannya dengan Arief hanya seperti permasalahan abang dengan adik.

Selengkapnya di sini

JK: Negeri ini perlu keseimbangan koalisi dan oposisi

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia, sebagai negara demokrasi, perlu memiliki keseimbangan dalam politik dengan adanya oposisi yang berfungsi sebagai pengawas Pemerintah.

Menanggapi adanya kemungkinan Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Wapres mengatakan hal itu harus dibicarakan oleh kedua belah pihak.

"Soal koalisi itu harus ditentukan oleh kedua belah pihak, baik oleh Gerindra apalagi pihak partai pemerintah. Ya nanti dilihat, tapi negeri ini demokrasi, perlu keseimbangan," kata Wapres usai memberikan arahan di Sekolah Legislatif Partai Nasdem di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya di sini

Bima Arya enggan masuk bursa menteri Jokowi-Ma'ruf

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto mengaku enggan masuk bursa menteri Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meski Bima belakangan tampil mendukung pasangan tersebut pada Pilpres 2019.

"Ijtihad saya Jokowi yang terbaik. Enggak ada dalam pikiran saya ada kompensasi saya jadi ini, jadi itu. Saya lebih ingin di Bogor, menyelesaikan PR di Bogor," ujarnya kepada Antara saat berkunjung ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Selengkapnya di sini

Menhan Ryamizard: Jangan ada lagi perpeloncoan bagi mahasiswa baru

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengharapkan tidak ada lagi perpeloncoan bagi mahasiswa yang baru masuk di universitas, namun pendidikan bela negara dan Pancasila lebih baik.

"Itu lebih bagus daripada dipitakin rambut, pelonco. Nggak ada gunanya. Lucu-lucu aja yang ketawa kan seniornya. Yang dipelonco itu manyun aja. Sudah dipelontos, digebukin lagi," kata Ryamizard dalam sambutannya dalam Pembekalan kepada Komandan Lembaga Pendidikan (Danlemdik) TNI dan Kakanwil Kemhan, di Kantor Kemhan, Jakarta, Jumat.

Selengkapnya di sini

 

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019