Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja menginginkan terbentuknya jaringan permanen dalam rangka mengatasi kejahatan perikanan transnasional atau lintas batas negara.

"Bentuk jaringan permanen dalam penanganan kasus untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarnegara dan dengan institusi internasional yang ada," kata Sjarief Widjaja di Jakarta, Senin.

Menurut Sjarief, pembenahan pengelolaan laut dunia dapat dilakukan melalui pembentukan norma dasar yang diterima secara internasional, optimalisasi peran institusi atau lembaga organisasi internasional.

Sebagaimana diketahui, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) bersama Satgas 115 menyelenggarakan Panel Tingkat Tinggi Lokakarya Internasional "IUU Fishing and Organized Crimes in the Fishing Industry" di Jakarta 22 - 23 Juli 2019.

Kegiatan itu merupakan wadah para pemimpin dunia yang berkomitmen untuk mengembangkan dan mendukung solusi untuk kesehatan dan kekayaan laut dalam hal kebijakan, tata kelola, teknologi, dan keuangan.

Panel tersebut memprakarsai pengembangan serangkaian Blue Papers (BP) yang akan merangkum ilmu pengetahuan terbaru, mengintegrasikan pemikiran modern tentang solusi laut yang inovatif dan fokus pada implikasi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial negara-negara berkembang.

Salah seorang pembicara dalam acara tersebut adalah Koordinator Staf Khusus Satgas 115,  Mas Achmad Santosa mengingatkan bahwa kejahatan perikanan lintas negara adalah kejahatan yang sangat serius dan jelas mengandung elemen-elemen transnasional.

Selain itu, kejahatan transnasional itu juga kerap dilakukan dalam aktivitas kejahatan lainnya seperti pencucian uang, suap, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, perdagangan orang, kerja paksa, kejahatan perpajakan, dan penyelundupan barang.

Pembicara lainnya, yaitu penulis Blue Paper 15 dari Global Fishing Watch, Tony Long mengingatkan bahwa transparansi merupakan elemen krusial untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, melindungi stok ikan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Melalui lokakarya itu diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk membangun pemahaman bersama tentang keadaan ekonomi dan ekologi Kelautan saat ini dan masa depan yang potensial dan menghasilkan kebijakan, tata kelola, teknologi, serta solusi investasi yang bertujuan mempercepat terwujudnya Ekonomi Kelautan yang berkelanjutan, kata Sjarief Widjaja.

Baca juga: Indonesia bagi langkah perangi kejahatan perikananan di Wina
Baca juga: Susi: Kejahatan industri perikanan lemahkan kedaulatan
Baca juga: Indonesia pimpin penyusunan instrumen berantas kejahatan perikanan

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019