BPS: Indeks demokrasi Indonesia di NTB menurun

id BPS NTB,IDI

BPS: Indeks demokrasi Indonesia di NTB menurun

Grafik Indeks Demokrasi Indonesia di NTB berdasarkan hasil survei BPS NTB sejak 2009-2018. (ANTARA/Awaludin)

Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat merilis nilai indeks demokrasi (IDI) di NTB pada 2018 mencapai angka 73,63 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 76,04 poin.

"Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori sedang," kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS NTB, Arrief Chandra Setiawan, di Mataram, Senin.

Ia menyebutkan perubahan angka IDI di NTB tersebut dipengaruhi oleh dua aspek demokrasi, kebebasan yang turun 1,12 poin dari 79,40 menjadi 78,28 poin. Dan lembaga-lembaga demokrasi yang turun 7,87 poin dari 93,98 menjadi 86,11 poin.

Baca juga: BPS nilai partisipasi politik masyarakat masih rendah pada tahun 2018

Baca juga: Hoaks jelang Pemilu 2019 pengaruhi turunnya kebebasan sipil

Baca juga: Papua Barat jadi provinsi dengan nilai IDI terrendah


Pada 2018, kata Arrief, terdapat empat variabel yang mengalami penurunan dan tidak terdapat satu pun variabel yang mengalami peningkatan.

Variabel-variabel yang mengalami penurunan, di antaranya adalah variabel kebebasan berkeyakinan, variabel peran DPRD, variabel peran partai politik dan variabel peran birokrasi pemerintah daerah.

variabel kebebasan berkeyakinan mengalami penurunan sebesar 1,92 poin dari 64,73 pada 2017 menjadi 62,81 poin pada 2018. Sedangkan variabel peran DPRD menurun 0,31 poin dari 72,19 menjadi 71,88 poin.

Sementara variabel peran partai politik menurun sebesar 12,86 poin dari 100,00 menjadi 87,14 poin. Dan variabel peran birokrasi pemerintah daerah menurun 23,19 poin dari 97,59 pada 2017 menjadi 74,40 poin pada 2018.

"Pada IDI 2018, dari 28 indikator terdapat 17 indikator yang mencapai kinerja kategori baik (skor di atas 80). Tapi masih terdapat juga 5 indikator demokrasi yang kinerjanya berkategori buruk (skor di bawah 60)," ujarnya.

Menurut Arrief, pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah.

Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah.

"Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat," katanya.

Pewarta : Awaludin
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar