#DPRD PAPUA BARAT DAYA

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu baru diterbitkan setelah Undang-undang Papua Barat Daya resmi diundangkan. ...

Selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP), Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku melakukan kunjungan kerja (kunker) di Tanah ...

Di tengah tahapan Pemilihan Umum 2024 masih berlangsung, lahirlah empat daerah otonomi baru (DOB) di dua provinsi, Papua dan Papua Barat, sehingga jumlah provinsi di Indonesia semula 34 menjadi 38 ...

Anggota Komisi II DPR Aminurokhmanminta Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi secara berkala terhadap penjabat (Pj.) kepala daerah yang telah ditunjuk dan bila kinerjanyatidak ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan penjabat kepala daerah memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas tinggi. "Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tata kelola ...

PT PLN (Persero) kembali memberikan bantuan pasang baru listrik gratis kepada masyarakat tidak mampu, dan dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-76 yang diperingati pada tanggal 27 Oktober 2021, ...

Sepanjang Januari sampai 10 Desember 2020 tercatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan delapan kali operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara di ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan, bersama DPRD Sulsel sepakat menandatangi Nota Kesepakatan terhadap rancangan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel ...

Kementerian Kelautan dan Perikanan optimistis bahwa perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari seluruh provinsi dapat segera terbit sebagai upaya untuk meminimalkan konflik dan ...

Tokoh masyarakat Mimika Athanasius Allo Rafra memandang wacana pembentukan sejumlah provinsi baru di Papua seperti Papua Selatan (Merauke), Papua Tengah (Timika) dan Pegunungan Tengah (Wamena) perlu ...