Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi BaratSaefur Rochim menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki dasar ...
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara cermat, harmonis, dan selaras dengan ketentuan peraturan ...
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik serta ...
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim menegaskan bahwa proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah merupakan langkah penting untuk memastikan setiap produk ...
Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menghadiri Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Laporan Pengaduan, Rekonsiliasi Data Pengaduan Masyarakat dan ...
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyatakan komitmennya untuk mewujudkan tujuan pembangunan Zona Integritas secara konsisten di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar. Hal ...
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengelolaan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana ...
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar Hidayat Yasin menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran sebagai langkah strategis dalam mendukung optimalisasi kinerja organisasi. ...
Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum SulbarJohn Batara menegaskan bahwa ketiga Ranperbup yang diharmonisasi jajarannya memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Kali ini, Kanwil Kemenkum Sulbar melaksanakan ...