#LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan berhasil merampungkan pembentukan 3.059 Pos Bantuan Hukum (posbakum) di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Sulsel. Kepala Kanwil ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulbar menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku ...

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI memastikan perlindungan bagi empat korban dan keluarga korban saat insiden pembakaran di Kantor DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulsel. Wakil Ketua LPSK ...

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan mencatat telah menerima laporan kerusakan lingkungan dari 10 daerah lebih di provinsi tersebut selama 2025. Jenis pelanggaran yang ...

Sejumlah aktivis pimpinan Non Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membentuk koalisi dan membuka posko pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan kerusakan ...

Kementerian Pertanian (Kementan) menggugat Tempo secara perdata karena menganggap media massa nasional tersebut tidak sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pers ihwal poster “Poles-Poles ...

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Sitti Suraidah Suhardi menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung pondok pesantren sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia (SDM) di daerah ...

Pemerintah Kota Makassar bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus memperkuat sinergi dalam penguatan hukum dengan menghadirkan pos bantuan hukum ...

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggugat PT. Tempo Inti Media, Tbk sebesar Rp200 miliar terkait pemberitaan dengan sampul berjudul "Poles-poles Beras Busuk" yang diunggah ...

Komisi III DPR RI telah menyiapkan draf naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset untuk nantinya dibahas di komisi dan siap menerima masukan dari masyarakat mengingat RUU ...