#SANKSI ADMINISTRASI

Kumpulan berita sanksi administrasi, ditemukan 480 berita.

DKPP jatuhkan pemecatan tetap terhadap tiga komisioner KPU Kota Palopo

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya menjatuhkan sanksi pemecatan tetap kepada tiga komisioner KPU Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, karena terbukti melakukan pelanggaran kode ...

Polri: 20 personel polisi sudah menjalani sidang etik kasus DWP

Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (Polri) menyatakan bahwa sebanyak 20 personel polisi sudah menjalani sidang pelanggaran etik terkait kasus dugaan pemerasan di gelaran Djakarta Warehouse ...

Polri kembali menjatuhkan demosi kepada dua personel terlibat kasus DWP

Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) kembali menjatuhkan sanksi demosi kepada dua orang personel polisi yang terlibat kasus pemerasan pada gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. ...

Perubahan wajah politik Indonesia tanpa ambang batas

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membuat keputusan mengejutkan di awal tahun 2025 dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Keputusan ...

Mendagri meminta Bawaslu tindak tegas ASN yang tidak netral di pilkada

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menindak tegas oknum aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral dalam Pilkada Serentak 2024. ...

Kapolda NTT membeberkan lima pelanggaran Ipda Rudy Soik kepada Komisi III DPR

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga membeberkan lima pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta ...

ASN Pemkot Makassar menandatangani pakta netralitas pada Pilkada 2024

Aparatur Sipil Negara (ASN) jajaran Pemerintah Kota Makassar Sulawesi Selatan menandatangani pakta integritas dan mengikrarkan netralitas pada Pilkada 2024, usai upacara Hari Kesaktian Pancasila oleh ...

KPU Sulsel menerapkan aturan dana kampanye Pilkada serentak 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan pengaturan dana kampanye jelang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel pada Pilkada serentak 27 November 2024. ...

OJK menghormati putusan MA dan perkuat pengaturan fintech P2P lending

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan citizen lawsuit praktik pinjaman daring yang diajukan oleh para penggugat sejak 2021, terutama yang berkenaan ...

Kejati Sulsel menghimpun PNPB semester I 2024 capai Rp15,1 miliar

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selama enam bulan pertama 2024 telah menghimpun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp15,1 miliar lebih. "PNBP ini berupa pembayaran uang pengganti ...