Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya peraturan presiden yang mengatur larangan rangkap jabatan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil ...
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan kesiapannya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri menjabat rangkap jabatan di lembaga ...
Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi mengenai larangan wakil menteri (wamen) merangkap jabatan sebab pemohon, yakni Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy ...