Mamuju (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menargetkan pembentukan 12 Kampung Keluarga Berencana atau Kampung KB pafa 2018.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene Evawati di Majene, Jumat, mengatakan, pemerintah setempat terus menggalakkan pembentukan Kampung KB dan pada 2017 sudah terbentuk 11 Kampung KB di daerah itu.
Ia menyatakan, pencanagan tersebut telah melewati target yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni satu Kampung KB terbentuk di setiap kecamatan.
"Untuk tahun ini, kami mengembangkan pencanangan Kampung KB dan akan membentuk 12 Kampung KB di delapan kecamatan, termasuk pencanangan Kampung KB di Dusun Lombang Desa Lombang yang telah diresmikan pada 30 April 2018," katanya.
Setelah hampir satu bulan pencanangan operasional sebagai Kampung KB, ia menilai Desa Lombang memiliki kriteria yang masuk dalam indikator program nasional tersebut.
"Di antaranya, desa terpencil, infrastruktur, permasalahan kesehatan dimana ditemukan 13 stunting, hingga permasalahan ekonomi keluarga. Selama satu bulan kami terus berkoordinasi dengan pihak desa untuk program Kampung KB.
Tujuannya, agar bagaimana desa Lombong bisa menjadi objek sekaligus subjek dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui impelemntasi pembangunan," terang Evawati.
Ia juga berharap dari Kampung KB tersebut, berbagai permasalahan di desa akan mampu di tangkap para OPD untuk merumuskan kebijakan yang akan mensejahterakan masyarakat desa agar bisa setara dengan desa lainya di Majene.
Sementara itu Kepala Bidang Advokasi, Informasi, Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Nuryamin berharap, program kampung KB di daerah itu, tidak hanya menjadi kewenangan daerah saja, namun harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
"Kita harus terus berkoordinasi, bukan haya melalui dana desa atau APBD tapi juga tapi juga ada campur tangan dari pemerintah pusat," kata Nuryamin.
Bupati Majene Fahmi Massiara pencanangan Kampung KB itu sebagai momentum untuk memperkuat rasa kebersamaan antarwarga masyarakat, dalam berperan aktif di berbagai kegiatan dalam rangka membangun kampung atau daerah demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
Kampung KB di desain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolahan program KB.
Pemerintah lanjutnya, hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan selebihnya menjadi tanggung jawab masyarakat.
Ia mengatakan, partisipasi berbagai instansi dalam Kampung KB sangat penting sehingga pelayanan paripurna dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menuju kesejahteraan rakyat kampung KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas.
"Intinya dalam kampung KB adalah untuk memberikan akses pelayanan kepada keluarga masyarakat dalam hal informasi kependudukan layanan KB dan pembinaan serta fasilitasi kepada kelompok kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL dan UPPKS serta pusat informasi dan konseling remaja," terang Fahmi Massiara.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene Evawati di Majene, Jumat, mengatakan, pemerintah setempat terus menggalakkan pembentukan Kampung KB dan pada 2017 sudah terbentuk 11 Kampung KB di daerah itu.
Ia menyatakan, pencanagan tersebut telah melewati target yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni satu Kampung KB terbentuk di setiap kecamatan.
"Untuk tahun ini, kami mengembangkan pencanangan Kampung KB dan akan membentuk 12 Kampung KB di delapan kecamatan, termasuk pencanangan Kampung KB di Dusun Lombang Desa Lombang yang telah diresmikan pada 30 April 2018," katanya.
Setelah hampir satu bulan pencanangan operasional sebagai Kampung KB, ia menilai Desa Lombang memiliki kriteria yang masuk dalam indikator program nasional tersebut.
"Di antaranya, desa terpencil, infrastruktur, permasalahan kesehatan dimana ditemukan 13 stunting, hingga permasalahan ekonomi keluarga. Selama satu bulan kami terus berkoordinasi dengan pihak desa untuk program Kampung KB.
Tujuannya, agar bagaimana desa Lombong bisa menjadi objek sekaligus subjek dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui impelemntasi pembangunan," terang Evawati.
Ia juga berharap dari Kampung KB tersebut, berbagai permasalahan di desa akan mampu di tangkap para OPD untuk merumuskan kebijakan yang akan mensejahterakan masyarakat desa agar bisa setara dengan desa lainya di Majene.
Sementara itu Kepala Bidang Advokasi, Informasi, Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Nuryamin berharap, program kampung KB di daerah itu, tidak hanya menjadi kewenangan daerah saja, namun harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
"Kita harus terus berkoordinasi, bukan haya melalui dana desa atau APBD tapi juga tapi juga ada campur tangan dari pemerintah pusat," kata Nuryamin.
Bupati Majene Fahmi Massiara pencanangan Kampung KB itu sebagai momentum untuk memperkuat rasa kebersamaan antarwarga masyarakat, dalam berperan aktif di berbagai kegiatan dalam rangka membangun kampung atau daerah demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
Kampung KB di desain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolahan program KB.
Pemerintah lanjutnya, hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan selebihnya menjadi tanggung jawab masyarakat.
Ia mengatakan, partisipasi berbagai instansi dalam Kampung KB sangat penting sehingga pelayanan paripurna dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menuju kesejahteraan rakyat kampung KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas.
"Intinya dalam kampung KB adalah untuk memberikan akses pelayanan kepada keluarga masyarakat dalam hal informasi kependudukan layanan KB dan pembinaan serta fasilitasi kepada kelompok kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL dan UPPKS serta pusat informasi dan konseling remaja," terang Fahmi Massiara.