Makassar (Antaranews Sulsel) - Penjabat Bupati Bone Andi Bakti Haruni menegaskan dirinya selaku Aparatur Sipil Negara bersikap netral dan tidak berpihak kepada kandidat manapun di Pilkada 2018.
"Saya akan selalu menjaga netralitas, sesuai dengan undang-undang yang berlaku," kata Andi Bakti yang dihubungi di Bone, Sulawesi Selatan, Minggu.
Penegasan tersebut disampaikan menanggapi aksi unjuk rasa oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) di Kantor DPRD Sulsel, Rabu (9/5) lalu.
Saat itu, PPM menggelar orasi dan membawa spanduk. Mereka menduga Andi Bakti Haruni berpihak kepada salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.
"Intinya, mereka menduga saya selaku ASN dan Penjabat Bupati Bone telah melanggar Undang-undang Tahun 2016 pada foto yang mereka tampilkan. Untuk itu, saya ingin mengklarifikasi," ujarnya.
Dia menjelaskan, foto tersebut diambil menjelang pelaksanaan Apel Akbar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI) di Monas, Jakarta, pada 9 Desember tahun 2017, beralamat di Kantor Penghubung Pemprov Sulsel di Jakarta.
Dengan memperhatikan hal tersebut dan tahapan Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan, maka waktu pengambilan gambar jauh sebelum penetapan calon.
"Dengan demikian, dugaan pelanggaran tidak berdasar," tegasnya.
Penetapan pasangan calon Gubernur Sulsel oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru dilaksanakan pada Senin (12/2) lalu.
Pihaknya berkomitmen menjaga netralitas demi terwujudnya pilkada damai dan terciptanya tatanan demokrasi yang bermartabat di Sulsel.
"Saya akan selalu menjaga netralitas, sesuai dengan undang-undang yang berlaku," kata Andi Bakti yang dihubungi di Bone, Sulawesi Selatan, Minggu.
Penegasan tersebut disampaikan menanggapi aksi unjuk rasa oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) di Kantor DPRD Sulsel, Rabu (9/5) lalu.
Saat itu, PPM menggelar orasi dan membawa spanduk. Mereka menduga Andi Bakti Haruni berpihak kepada salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.
"Intinya, mereka menduga saya selaku ASN dan Penjabat Bupati Bone telah melanggar Undang-undang Tahun 2016 pada foto yang mereka tampilkan. Untuk itu, saya ingin mengklarifikasi," ujarnya.
Dia menjelaskan, foto tersebut diambil menjelang pelaksanaan Apel Akbar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI) di Monas, Jakarta, pada 9 Desember tahun 2017, beralamat di Kantor Penghubung Pemprov Sulsel di Jakarta.
Dengan memperhatikan hal tersebut dan tahapan Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan, maka waktu pengambilan gambar jauh sebelum penetapan calon.
"Dengan demikian, dugaan pelanggaran tidak berdasar," tegasnya.
Penetapan pasangan calon Gubernur Sulsel oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru dilaksanakan pada Senin (12/2) lalu.
Pihaknya berkomitmen menjaga netralitas demi terwujudnya pilkada damai dan terciptanya tatanan demokrasi yang bermartabat di Sulsel.