Makassar (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar sedang merumuskan program pembangunan khususnya di bidang transportasi untuk disinergikan dengan program pemerintah pusat khususnya Kementerian Perhubungan.
"Kami momohon izin dan bimbingan dari bapak Dirjen. Secepatnya saya akan segera menghadap untuk menyampaikan berbagai kebijakan dan program pemerintah kota Makassar terutama yang menyangkut dengan perhubungan darat," ujar Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Makassar Syamsu Rizal di Makassar, Jumat.
Ia mengatakan, beberapa program transportasi bintang lima kini sedang dalam perencanaan dan bahkan sudah ada yang sedang berjalan pembangunannya.
Program transportasi yang sudah berjalan yakni jalan tol layang Makassar yang kini sudah dimulai pengerjaannya setelah di akhir tahun lalu telah dilakukan groundbreaking.
Bukan cuma jalan tol layang, berbagai program perencanaan juga sedang dibuat seperti perencanaan moda transportasi massal serta konsep terminal bintang lima lainnya.
"Mulai dari komitmen kami untuk menjadikan terminal bintang lima, tol layang dan beberapa perencanaan lainnya, sehingga kami perlu menyesuaikan dengan program nasional dari Kementerian Perhubungan, untuk menjadi bahan dalam RPJMD kami di 2019-2024," katanya.
Dalam rapat koordinasi angkutan lebaran yang dilaksanakan di Makassar itu, Pemerintah Kota Makassar mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dan juga pihak kepolisian, yang menjadikan Makassar sebagai daerah pelaksanaan rakor teknis angkutan lebaran.
Terlepas dari itu, menurutnya, saat ini permasalahan utam di pemerintah kota Makassar itu, selain masalah keamanan, sembako, agama dan persampahan juga adalah kemacetan.
"Dari lima permasalahan itu, masalah sampah dan kemacetan yang membuat pemerintah kota Makassar pusing. Sehingga permasalahan ini kami ingin urai melalui perumusan blue print pengembangan perhubungan dan transpotasi darat," pungkasnya.
Turut hadir dalam rakornis itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kepala Balai Perhubungan Wilayah Sulawesi Selatan Benny Nurdin Yusuf, Bupati Selayar, Basli Ali serta jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan.
"Kami momohon izin dan bimbingan dari bapak Dirjen. Secepatnya saya akan segera menghadap untuk menyampaikan berbagai kebijakan dan program pemerintah kota Makassar terutama yang menyangkut dengan perhubungan darat," ujar Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Makassar Syamsu Rizal di Makassar, Jumat.
Ia mengatakan, beberapa program transportasi bintang lima kini sedang dalam perencanaan dan bahkan sudah ada yang sedang berjalan pembangunannya.
Program transportasi yang sudah berjalan yakni jalan tol layang Makassar yang kini sudah dimulai pengerjaannya setelah di akhir tahun lalu telah dilakukan groundbreaking.
Bukan cuma jalan tol layang, berbagai program perencanaan juga sedang dibuat seperti perencanaan moda transportasi massal serta konsep terminal bintang lima lainnya.
"Mulai dari komitmen kami untuk menjadikan terminal bintang lima, tol layang dan beberapa perencanaan lainnya, sehingga kami perlu menyesuaikan dengan program nasional dari Kementerian Perhubungan, untuk menjadi bahan dalam RPJMD kami di 2019-2024," katanya.
Dalam rapat koordinasi angkutan lebaran yang dilaksanakan di Makassar itu, Pemerintah Kota Makassar mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dan juga pihak kepolisian, yang menjadikan Makassar sebagai daerah pelaksanaan rakor teknis angkutan lebaran.
Terlepas dari itu, menurutnya, saat ini permasalahan utam di pemerintah kota Makassar itu, selain masalah keamanan, sembako, agama dan persampahan juga adalah kemacetan.
"Dari lima permasalahan itu, masalah sampah dan kemacetan yang membuat pemerintah kota Makassar pusing. Sehingga permasalahan ini kami ingin urai melalui perumusan blue print pengembangan perhubungan dan transpotasi darat," pungkasnya.
Turut hadir dalam rakornis itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kepala Balai Perhubungan Wilayah Sulawesi Selatan Benny Nurdin Yusuf, Bupati Selayar, Basli Ali serta jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan.