Makassar (Antaranews a) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal penyaluran bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
"Beberapa waktu yang lalu KPK dan Kementan sepakat untuk mengawasi bantuan pemerintah di beberapa daerah, yang pertama kami lakukan di Sulsel," kata Spesialis Penelitian dan Pengkajian Sistem Litbang KPK Faisal yang ditemui di Makassar, Jumat.
Faisal ditemui usai pertemuan antara KPK, Kementan, Pemprov Sulsel, sejumlah kepala daerah, dan Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota.
Ia mengatakan, sejumlah kabupaten, yaitu Enrekang, Wajo, Bone, Pangkep, dan Jeneponto akan menjadi percontohan pengawalan penyaluran bantuan ini.
"KPK akan melakukan verifikasi lapangan dan menggali lebih dalam informasi mengenai sejumlah temuan dan pengaduan yang diterima KPK terkait pertanian dan pangan," jelasnya.
Temuan dan aduan yang banyak diterima dari beberapa daerah, kata dia, adalah terkait pengelolaan bantuan pemerintah dari APBN seperti subsidi pupuk, benih, dan alih fungsi lahan.
"Ini yang perlu kami analisis lebih jauh," ujarnya.
Beberapa hal yang mengemuka dalam diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan tersebut, kata dia, antara lain perlunya pelibatan inspektorat daerah sejak awal program, dan perbaikan administrasi oleh kabupaten/kota.
Sementara Irjen Kementan Justan R Siahaan mengatakan, pihaknya menekankan pentingnya akuntabilitas penyaluran bantuan tersebut kepada para kepala daerah yang diundang dalam pertemuan ini.
"Akuntabilitas ini penting, jadi kalau misalnya setahun atau dua tahun yang akan datang bantuan tersebut ditanyakan, datanya jelas ada di mana," ujarnya.
Pihaknya, kata dia, berfokus pada keberhasilan program pertanian, sehingga jika ada penyimpangan, harus dideteksi dari awal.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Tautoto Tanaranggina menambahkan langkah yang diambil KPK dan Kememtan ini sangat strategis, karena mencegah masalah sebelum terjadi.
"KPK lebih menekankan pada ketepatan waktu dan sasaran penyaluran bantuan agar tidak tumpang tindih," kata dia.
Tampak hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pertanian Sulsel Fitriani dan Penjabat Bupati Bone Andi Bakti Haruni.
"Beberapa waktu yang lalu KPK dan Kementan sepakat untuk mengawasi bantuan pemerintah di beberapa daerah, yang pertama kami lakukan di Sulsel," kata Spesialis Penelitian dan Pengkajian Sistem Litbang KPK Faisal yang ditemui di Makassar, Jumat.
Faisal ditemui usai pertemuan antara KPK, Kementan, Pemprov Sulsel, sejumlah kepala daerah, dan Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota.
Ia mengatakan, sejumlah kabupaten, yaitu Enrekang, Wajo, Bone, Pangkep, dan Jeneponto akan menjadi percontohan pengawalan penyaluran bantuan ini.
"KPK akan melakukan verifikasi lapangan dan menggali lebih dalam informasi mengenai sejumlah temuan dan pengaduan yang diterima KPK terkait pertanian dan pangan," jelasnya.
Temuan dan aduan yang banyak diterima dari beberapa daerah, kata dia, adalah terkait pengelolaan bantuan pemerintah dari APBN seperti subsidi pupuk, benih, dan alih fungsi lahan.
"Ini yang perlu kami analisis lebih jauh," ujarnya.
Beberapa hal yang mengemuka dalam diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan tersebut, kata dia, antara lain perlunya pelibatan inspektorat daerah sejak awal program, dan perbaikan administrasi oleh kabupaten/kota.
Sementara Irjen Kementan Justan R Siahaan mengatakan, pihaknya menekankan pentingnya akuntabilitas penyaluran bantuan tersebut kepada para kepala daerah yang diundang dalam pertemuan ini.
"Akuntabilitas ini penting, jadi kalau misalnya setahun atau dua tahun yang akan datang bantuan tersebut ditanyakan, datanya jelas ada di mana," ujarnya.
Pihaknya, kata dia, berfokus pada keberhasilan program pertanian, sehingga jika ada penyimpangan, harus dideteksi dari awal.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Tautoto Tanaranggina menambahkan langkah yang diambil KPK dan Kememtan ini sangat strategis, karena mencegah masalah sebelum terjadi.
"KPK lebih menekankan pada ketepatan waktu dan sasaran penyaluran bantuan agar tidak tumpang tindih," kata dia.
Tampak hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pertanian Sulsel Fitriani dan Penjabat Bupati Bone Andi Bakti Haruni.