Makassar (Antaranews Sulsel) - Penebangan seribu pohon di jalan protokol Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, terkait proyek jalan tol layang, mendapat tanggapan serta sorotan beragam dari berbagai elemen masyarakat termasuk lembaga sipil dan mahasiswa.
"Semakin panas jalan di Makassar kalau tidak ada pohon-pohonnya. Jalan Pettarani hampir semua pohon ditebang katanya buat jalan tol, tapi apakah nanti pohon masih ditanam di jalan ini, lantas dimana tempatnya ditanam," tutur pengguna jalan Arya Wicaksana di Makassar, Minggu.
Dirinya mempertanyakan pembangunan jalan Tol Layang itu apakah sudah melakukan konsultasi publik atau penyampaian terbuka akan ada penebangan pohon, tetapi sejauh ini belum dilaksanakan hal tersebut.
"Tidak ada kami dapat diberita atau informasi ada penebangan pohon, yang ada hanya pembangunan jalan tol layang. Ini bisa jadi ada yang sengaja ditutup-tutupi pemilik proyek itu," bebernya.
Sementara pandangan berbeda disampaikan pengguna jalan, Yusran menyatakan dengan ditebangnya pohon-pohon ini, jalan Andi Pangeran Pettarani terlihat lebih luas, bahkan separator pun di bongkar. Hanya saja bila proyek ini jalan kemacetan tidak bisa terhindarkan.
"Sangat baik bila ada tol layang nantinya disini, karena bisa mengurai kemacetan kendaraan yang terus bertambah di Makassar. Saya rasa ini salah satu solusi menekan kemacetan, meski nantinya akan macet saat proses pembangunan," katanya.
Sementara koordinator aksi Solidaritas Forum Mapala Se-UNM, Ince Maulana Ishaq saat menggelar unjukrasa di depan kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) malam tadi, menegaskan bahwa apa yang dilaksanakan pemilik proyek mengabaikan prinsip publik.
"Tidak ada publikasi dan transparansi soal penebangan pohon ini, pihak pengelola tol tidak pernah melibatkan publik maupun penggiat lingkungan untuk berkonsultasi, sehingga memicu reaksi masyarakat," ujarnya.
Pria disapa akrab Lana ini menyebutkan, pemilik proyek juga mengabaikan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang dimana telah menjadi kewajiban sebuah kota memiliki minimal 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH), namun faktanya berdasarkan kajian, Kota Makassar baru 12 persen.
Selain itu dari informasi yang beredar janji pihak Tol akan mengganti 1:5 satu pohon ditebang digantikan lima pohon baru adalah akal-akalan, sebab mau ditanam dimana lagi bila Tol Layang tersebut sudah jadi.
"Pohonnya mau ditanam dimana?, makanya kami memperjelas. Sebab, semua disini nantinya tertanam beton-beton, lantas pohonya mau ditanam di beton, tidak mungkin. Oksigen saat ini sudah sangat mahal, kepentingan bisnis mengalahkan kepentingan lingkungan juga udara sehat," tegas dia.
Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNM ini mengemukakan dirinya bersama aktivis lingkungan lainnya tetap konsisten melawan perusak lingkungan termasuk yang terjadi di depan mata. Penguasa dan pengusaha saling akur agar bisnis tetap lancar meski mengabaikan lingkungan.
"Kami tetap berjuang dan kedepan kita laksanakan Talk Show dengan menghadirkan beberapa narasumber lingkungan untuk menyoroti dan mengaji persoalan ini, bagaimana bisnis itu merusak lingkungan," tambahnya.
Sebelumnya, diprotes juga dilayangkan lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel atas pengerjaan proyek tersebut tidak diawali dengan konsultasi publik.
"Seharusnya sebelum dikerjakan dilaksanakan dulu konsultasi publik. Masyarakat berhak tahu proyek apa, prakarsa siapa, dana dari mana dan bagaimana pengelolaan lingkungan hidupnya," ungkap Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin di Makassar.
Menurut dia, hingga kini publik belum sepenuhnya tahu informasi pemekarsanya, perusahaan apa, dan apakah mereka sudah melakukan konsultasi publik, kendati informasi pun ada, namun hanya sepenggal di sampaikan kepada media dan tidak utuh.
Diketahui, proyek ini dilaksanakan PT Margautama Nusantara (MUN) melalui anak usahanya PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) sepanjang 4,3 kilometer sepanjang jalan Andi Pangeran Pettarani dengan nilai investasi Rp2,2 triliun, masa kontruksi selama 22 bulan tanpa pembebasan lahan dibangun di atas jalan nasional.
"Semakin panas jalan di Makassar kalau tidak ada pohon-pohonnya. Jalan Pettarani hampir semua pohon ditebang katanya buat jalan tol, tapi apakah nanti pohon masih ditanam di jalan ini, lantas dimana tempatnya ditanam," tutur pengguna jalan Arya Wicaksana di Makassar, Minggu.
Dirinya mempertanyakan pembangunan jalan Tol Layang itu apakah sudah melakukan konsultasi publik atau penyampaian terbuka akan ada penebangan pohon, tetapi sejauh ini belum dilaksanakan hal tersebut.
"Tidak ada kami dapat diberita atau informasi ada penebangan pohon, yang ada hanya pembangunan jalan tol layang. Ini bisa jadi ada yang sengaja ditutup-tutupi pemilik proyek itu," bebernya.
Sementara pandangan berbeda disampaikan pengguna jalan, Yusran menyatakan dengan ditebangnya pohon-pohon ini, jalan Andi Pangeran Pettarani terlihat lebih luas, bahkan separator pun di bongkar. Hanya saja bila proyek ini jalan kemacetan tidak bisa terhindarkan.
"Sangat baik bila ada tol layang nantinya disini, karena bisa mengurai kemacetan kendaraan yang terus bertambah di Makassar. Saya rasa ini salah satu solusi menekan kemacetan, meski nantinya akan macet saat proses pembangunan," katanya.
Sementara koordinator aksi Solidaritas Forum Mapala Se-UNM, Ince Maulana Ishaq saat menggelar unjukrasa di depan kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) malam tadi, menegaskan bahwa apa yang dilaksanakan pemilik proyek mengabaikan prinsip publik.
"Tidak ada publikasi dan transparansi soal penebangan pohon ini, pihak pengelola tol tidak pernah melibatkan publik maupun penggiat lingkungan untuk berkonsultasi, sehingga memicu reaksi masyarakat," ujarnya.
Pria disapa akrab Lana ini menyebutkan, pemilik proyek juga mengabaikan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang dimana telah menjadi kewajiban sebuah kota memiliki minimal 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH), namun faktanya berdasarkan kajian, Kota Makassar baru 12 persen.
Selain itu dari informasi yang beredar janji pihak Tol akan mengganti 1:5 satu pohon ditebang digantikan lima pohon baru adalah akal-akalan, sebab mau ditanam dimana lagi bila Tol Layang tersebut sudah jadi.
"Pohonnya mau ditanam dimana?, makanya kami memperjelas. Sebab, semua disini nantinya tertanam beton-beton, lantas pohonya mau ditanam di beton, tidak mungkin. Oksigen saat ini sudah sangat mahal, kepentingan bisnis mengalahkan kepentingan lingkungan juga udara sehat," tegas dia.
Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNM ini mengemukakan dirinya bersama aktivis lingkungan lainnya tetap konsisten melawan perusak lingkungan termasuk yang terjadi di depan mata. Penguasa dan pengusaha saling akur agar bisnis tetap lancar meski mengabaikan lingkungan.
"Kami tetap berjuang dan kedepan kita laksanakan Talk Show dengan menghadirkan beberapa narasumber lingkungan untuk menyoroti dan mengaji persoalan ini, bagaimana bisnis itu merusak lingkungan," tambahnya.
Sebelumnya, diprotes juga dilayangkan lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel atas pengerjaan proyek tersebut tidak diawali dengan konsultasi publik.
"Seharusnya sebelum dikerjakan dilaksanakan dulu konsultasi publik. Masyarakat berhak tahu proyek apa, prakarsa siapa, dana dari mana dan bagaimana pengelolaan lingkungan hidupnya," ungkap Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin di Makassar.
Menurut dia, hingga kini publik belum sepenuhnya tahu informasi pemekarsanya, perusahaan apa, dan apakah mereka sudah melakukan konsultasi publik, kendati informasi pun ada, namun hanya sepenggal di sampaikan kepada media dan tidak utuh.
Diketahui, proyek ini dilaksanakan PT Margautama Nusantara (MUN) melalui anak usahanya PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) sepanjang 4,3 kilometer sepanjang jalan Andi Pangeran Pettarani dengan nilai investasi Rp2,2 triliun, masa kontruksi selama 22 bulan tanpa pembebasan lahan dibangun di atas jalan nasional.