Makassar (Antaranews Sulsel) - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto meninjau lokasi percontohan penerapan alat elektronik verifikasi (e-verifikasi) pemilih di TPS 31 dan 33 di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
"Kami siap mendukung KPU RI melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mensukseskan gelaran pesta demokrasi di republik ini," kata Unggul disela-sela peninjauan di dua TPS itu di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, kedua TPS tersebut menjadi contoh menerapkan teknologi e-verifikasi pemilih sebagai rangkaian Pemilu secara elektronik atau e-voting/e-Pemilu.
Alat verifikasi digital ini, lanjut dia, digunakan untuk memvalidasi pemilih menggunakan alat pembaca KTP elektronik.
Menurut Kepala BPPT, pentingnya alat itu karena data hasil pemilu kerap menjadi permasalahan seperti manipulasi data jumlah suara, sehingga dimunculkanlah solusi dari pihak BPPT yang telah menerapkan inovasi sertifikat digital atau certificate authority (CA), berupa tanda tangan digital yang dapat menjadi alat bukti sah dalam sengketa Pilkada.
"Sertifikat atau tandatangan digital ini dapat menjamin penyampaian data berjenjang seperti dari TPS, kelurahan ke kecamatan, hingga ke pusat, tidak dapat diubah atau di-edit. Kami berharap kerjasama dengan KPU dapat lebih konkrit," ujarnya.
Pemilu saat ini yang masih menggunakan surat suara kertas, dengan proses rekapitulasi secara berjenjang, diharapkan dapat memperoleh hasil pemilu yang cepat, akurat dan sah melalui proses pengiriman form C1.plano-KWK langsung dari TPS oleh salah satu KPPS di tiap TPS.
"Menghadapi pemilu 2019 terutama Pileg, maka Uji coba teknologi pada kondisi yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam rangka mempersiapkan teknologi sebelum diaplikasikan pada Pemilu secara resmi," kata Unggul.
Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya sangat mengapresiasi KPU Sulsel yang menyiapkan wilayahnya sebagai tempat uji coba pengunggahan form C1.plano-KWK langsung dari TPS oleh KPPS setelah tugasnya selesai.
"Kami siap mendukung KPU RI melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mensukseskan gelaran pesta demokrasi di republik ini," kata Unggul disela-sela peninjauan di dua TPS itu di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, kedua TPS tersebut menjadi contoh menerapkan teknologi e-verifikasi pemilih sebagai rangkaian Pemilu secara elektronik atau e-voting/e-Pemilu.
Alat verifikasi digital ini, lanjut dia, digunakan untuk memvalidasi pemilih menggunakan alat pembaca KTP elektronik.
Menurut Kepala BPPT, pentingnya alat itu karena data hasil pemilu kerap menjadi permasalahan seperti manipulasi data jumlah suara, sehingga dimunculkanlah solusi dari pihak BPPT yang telah menerapkan inovasi sertifikat digital atau certificate authority (CA), berupa tanda tangan digital yang dapat menjadi alat bukti sah dalam sengketa Pilkada.
"Sertifikat atau tandatangan digital ini dapat menjamin penyampaian data berjenjang seperti dari TPS, kelurahan ke kecamatan, hingga ke pusat, tidak dapat diubah atau di-edit. Kami berharap kerjasama dengan KPU dapat lebih konkrit," ujarnya.
Pemilu saat ini yang masih menggunakan surat suara kertas, dengan proses rekapitulasi secara berjenjang, diharapkan dapat memperoleh hasil pemilu yang cepat, akurat dan sah melalui proses pengiriman form C1.plano-KWK langsung dari TPS oleh salah satu KPPS di tiap TPS.
"Menghadapi pemilu 2019 terutama Pileg, maka Uji coba teknologi pada kondisi yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam rangka mempersiapkan teknologi sebelum diaplikasikan pada Pemilu secara resmi," kata Unggul.
Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya sangat mengapresiasi KPU Sulsel yang menyiapkan wilayahnya sebagai tempat uji coba pengunggahan form C1.plano-KWK langsung dari TPS oleh KPPS setelah tugasnya selesai.