Pare-Pare (Antaranews Sulsel) - Presiden Joko Widodo membagikan ribuan sertifikat gratis kepada warga di Lapangan Andi Makkasau Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang juga kampung halaman Presiden ke-3 B.J. Habibie,
"Saya senang sekali hari ini bisa hadir di Kota Pare, kota kelahiran Pak Habibie, betul.Sudah terima sertifikatnya, coba angkat tinggi-tinggi, jangan diturunkan dulu saya mau hitung," papar Presiden Jokowi di hadapan warga di Kota Pare-Pare, Senin.
Dari yang tertulis, lanjut dia, ada lima ribu sertifikat.
Mantan Gubenur DKI Jakarta itu menyatakan senang karena di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan.
Meski demikian, katanya, pada?2015 baru 26 juta yang bersertifikat. Hal itu, artinya masih ada 80 juta bidang lahan yang harus disertifikatkan.
"Dulunya, setiap tahun kurang lebih 500-600 ribu sertifikat yang keluar di seluruh Indonesia. Artinya, kalau dihitung, kita harus tunggu 160 tahun semua bidang tanah tersertifikasi. Mau nunggu 160 tahun?," katanya.
Untuk itu, dirinya memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk pengurusan sertifikat yang harus naik setiap tahunnya.
Ia mengatakan pada tahun lalu keluar lima juta sertifikat dan tahun ini mudah-mudahan keluar tujuh juta dan tahun depan sembilan juta sertifikat.
"Caranya gimana Itu urusan Pak Menteri dan seluruh kantor BPN," katanya sambil melirik Sopyan Djalil, Menteri ATR/BPN yang juga hadir dalam penyerahan sertifikat tersebut.
Presiden juga mengucapkan terima kasih pada kantor BPN, karena target yang diberikan terlampaui.
Ia menyatakan tentang pentingnya pencapaian target program sertifikat itu pada tahun ini.
"Kalau sudah jadi sertifikat ini, kita tenang, karena hak hukum menjadi jelas. Di sini ada nama pemegang hak, luas yang dikuasai berapa, di sini ada. Jadi jelas sekali, kalau ada sengketa, itu pemegang hak ini sudah tenang. Karena kalau setiap saya ke daerah, kampung, selalu yang masuk ke telinga saya, sengketa lahan," ungkap dia.
Ia juga meminta warga menjaga dengan baik sertifikat itu.
"Kalau sudah pegang sertifikat, tolong diberi plastik, kemudian setelah itu diplastikin lalu difotokopi agar kalau aslinya hilang, bisa diurus ke BPN. Kedua, biar tidak rusak kalau genting bocor," katanya berkelakar sambil disambut tawa??warga.
Mantan Wali Kota Solo itu, juga mengingatkan warga bila menggunakan sertifikat itu untuk agunan di bank, harus memperhitungkan kesanggupan membayarkan angsurannya.
"Kalau sudah pegang sertifikat, pasti pengin disekolahkan. Dipakai agunan ke bank nggak papa dipakai. Tapi tolong, sebelum dipakai untuk jaminan ke bank, dihitung dulu. Bisa mencicil nggak? jangan asal dimasukkan ke bank, dapat uang, tidak bisa mencicil," katanya.
Ia juga mengingatkan warga untuk menggunakan uang pinjaman dari bank dengan sebaik mungkin.
"Hati-hati apalagi, tanahnya gede, dapat Rp300 juta senang, pulang. (Uang, red.) Rp150 juta beli mobil, biar gagah muter-muter kampung. Enam bulan saja ngga bisa membayar angsuran uang pinjaman, sertifikatnya hilang, mobilnya ditarik diler," ucapnya.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil pada kesempatan itu melaporkan bahwa pembagian sertifikat yang dipusatkan di Kota Pare-Pare itu berjumlah tiga ribu penerima.
Akan tetapi, katanya, yang dibagikan pada Senin ini lima ribu sertifikat. Hadir di tempat itu, masing-masing perwakilan 200-800 penerima dari 11 kabupaten kota se-Sulsel.
"Senang terima Sertifikat? senang dong. Masih ada tanah belum bersertifikat, tentu masih. Tapi Alhamdulillah, masyarakat Sulsel kaya-kaya nanti akan kita sertifikatkan sebagaimana perintah Presiden," paparnya.
Ia menyebutkan di Sulsel ada 6,8 juta bidang tanah, namun baru 2,1 juta yang tersertifikasi dan saat ini masih ada 4,7 juta bidang lagi yang belum disertifikatkan
"Makanya, kami akan sertifikatkan secepat mungkin, sesuai target, 2025 seluruh tanah bisa didaftarkan," katanya.
"Saya senang sekali hari ini bisa hadir di Kota Pare, kota kelahiran Pak Habibie, betul.Sudah terima sertifikatnya, coba angkat tinggi-tinggi, jangan diturunkan dulu saya mau hitung," papar Presiden Jokowi di hadapan warga di Kota Pare-Pare, Senin.
Dari yang tertulis, lanjut dia, ada lima ribu sertifikat.
Mantan Gubenur DKI Jakarta itu menyatakan senang karena di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan.
Meski demikian, katanya, pada?2015 baru 26 juta yang bersertifikat. Hal itu, artinya masih ada 80 juta bidang lahan yang harus disertifikatkan.
"Dulunya, setiap tahun kurang lebih 500-600 ribu sertifikat yang keluar di seluruh Indonesia. Artinya, kalau dihitung, kita harus tunggu 160 tahun semua bidang tanah tersertifikasi. Mau nunggu 160 tahun?," katanya.
Untuk itu, dirinya memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk pengurusan sertifikat yang harus naik setiap tahunnya.
Ia mengatakan pada tahun lalu keluar lima juta sertifikat dan tahun ini mudah-mudahan keluar tujuh juta dan tahun depan sembilan juta sertifikat.
"Caranya gimana Itu urusan Pak Menteri dan seluruh kantor BPN," katanya sambil melirik Sopyan Djalil, Menteri ATR/BPN yang juga hadir dalam penyerahan sertifikat tersebut.
Presiden juga mengucapkan terima kasih pada kantor BPN, karena target yang diberikan terlampaui.
Ia menyatakan tentang pentingnya pencapaian target program sertifikat itu pada tahun ini.
"Kalau sudah jadi sertifikat ini, kita tenang, karena hak hukum menjadi jelas. Di sini ada nama pemegang hak, luas yang dikuasai berapa, di sini ada. Jadi jelas sekali, kalau ada sengketa, itu pemegang hak ini sudah tenang. Karena kalau setiap saya ke daerah, kampung, selalu yang masuk ke telinga saya, sengketa lahan," ungkap dia.
Ia juga meminta warga menjaga dengan baik sertifikat itu.
"Kalau sudah pegang sertifikat, tolong diberi plastik, kemudian setelah itu diplastikin lalu difotokopi agar kalau aslinya hilang, bisa diurus ke BPN. Kedua, biar tidak rusak kalau genting bocor," katanya berkelakar sambil disambut tawa??warga.
Mantan Wali Kota Solo itu, juga mengingatkan warga bila menggunakan sertifikat itu untuk agunan di bank, harus memperhitungkan kesanggupan membayarkan angsurannya.
"Kalau sudah pegang sertifikat, pasti pengin disekolahkan. Dipakai agunan ke bank nggak papa dipakai. Tapi tolong, sebelum dipakai untuk jaminan ke bank, dihitung dulu. Bisa mencicil nggak? jangan asal dimasukkan ke bank, dapat uang, tidak bisa mencicil," katanya.
Ia juga mengingatkan warga untuk menggunakan uang pinjaman dari bank dengan sebaik mungkin.
"Hati-hati apalagi, tanahnya gede, dapat Rp300 juta senang, pulang. (Uang, red.) Rp150 juta beli mobil, biar gagah muter-muter kampung. Enam bulan saja ngga bisa membayar angsuran uang pinjaman, sertifikatnya hilang, mobilnya ditarik diler," ucapnya.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil pada kesempatan itu melaporkan bahwa pembagian sertifikat yang dipusatkan di Kota Pare-Pare itu berjumlah tiga ribu penerima.
Akan tetapi, katanya, yang dibagikan pada Senin ini lima ribu sertifikat. Hadir di tempat itu, masing-masing perwakilan 200-800 penerima dari 11 kabupaten kota se-Sulsel.
"Senang terima Sertifikat? senang dong. Masih ada tanah belum bersertifikat, tentu masih. Tapi Alhamdulillah, masyarakat Sulsel kaya-kaya nanti akan kita sertifikatkan sebagaimana perintah Presiden," paparnya.
Ia menyebutkan di Sulsel ada 6,8 juta bidang tanah, namun baru 2,1 juta yang tersertifikasi dan saat ini masih ada 4,7 juta bidang lagi yang belum disertifikatkan
"Makanya, kami akan sertifikatkan secepat mungkin, sesuai target, 2025 seluruh tanah bisa didaftarkan," katanya.