Mamuju (Antaranews Sulbar) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyesalkan jumlah program padat karya di provinsi ini menurun pada tahun 2017 sekitar 70 persen.

"Arahan Presiden Joko Widodo, adalah program padat karya harus terus dikedepankan dan dilaksanakan di desa-desa agar dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan," kata anggota DPRD Sulbar, Abdul Rahim, di Mamuju, Senin.

Di masa kepemimpinan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh pada 2015 dan 2016 lanjutnya, jumlah program padat karya cukup maksimal dan dapat dirasakan masyarakat hingga menekan angka pengangguran di desa yang ada di daerah itu.

"Sesuai laporan masyarakat pada saat itu, program padat karya sangat dirasakan masyarakat sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraannya," kata politisi Partai Nasdem tersebut.

Namun sayangnya tambah Abdul Rahim, pada tahun 2017 program padat karya menurun hingga 70 persen, sehingga masyarakat tidak lagi secara maksimal merasakan program padat karya, padahal program tersebut.

Oleh karena itu, ia berharap agar pada 2019, program padat karya dapat kembali dilaksanakan pemerintah di Sulbar karena dampaknya yang dirasakan lansung oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di daerah itu, khususnya di sektor pertanian.

"Kedepan, harus kembali dialokasikan program padat karya ini, dan harus menjadi perhatian pemerintah di Sulbar, karena program tersebut juga dirasakan generasi muda untuk membuka lapangan kerja," jelasnya.

Pewarta : M.Faisal Hanapi
Editor : Amirullah
Copyright © ANTARA 2024