Makassar (Antaranews Sulsel) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) mengemukan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulsel tidak lagi terfokus di Makassar, karena sekarang merata ke daerah-daerah lain.
Kepala Bagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Keuangan Daerah OJK Regional VI Sulampua, Andi Muhammad Yusuf,di Makassar, Kamis, mengatakan kondisi hingga Mei 2018 tersebut jauh berbeda dibandingkan data tahun sebelumnya yang begitu didominasi Makassar.
"Untuk Makassar tetap yang pertama dengan total Rp370 miliar dan 13.965 debitur (13,9 persen). Kemudian, Kabupaten Bone sebesar Rp272 miliar dan 10,488 debitur (8,76 persen)," katanya.
Selanjutnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak Rp254 miliar dan 9.929 debitur (8,1 persen) serta, Kabupaten Gowa Rp209 miliar dan 7,483 debitur atau 6,74 persen.
Berikutnya, Kabupaten Wajo Rp199 miliar dan 8.421 debitur, Kabupaten Pinrang Rp198 miliar dan 8.381 debitur serta Kabupaten Sinjai yang juga cukup tinggi dengan total KUR sebanyak Rp151 miliar dan 5.477 debitur.
"Selanjutnya Kabupaten Luwu Timur dengan nilai KUR sebesar Rp141 miliar dan 5.727 debitur, serta Kabupaten Luwu Utara Rp127 miliar dan 5.320 debitur, serta Kabupaten Luwu dengan total Rp121 miliar dan 5.139 debitur," tuturnya.
Data per Mei 2018 tersebut berbeda cukup jauh dengan data April 2017. Sebelum Mei, Makassar begitu mendominasi penyaluran KUR di Sulsel dengan share sebesar 24,09 persen atau Rp436,26 miliar dari total realisasi penyaluran KUR mencapai Rp1,82 triliun.
Kepala OJK 6 Sulampua Zulmi mengatakan penyaluran KUR memang begitu dipengaruhi tingkat aktivitas perekonomian suatu daerah.
Semakin tinggi intensitas kegiatan ekonomi, semakin besar kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas KUR.
Kepala Bagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Keuangan Daerah OJK Regional VI Sulampua, Andi Muhammad Yusuf,di Makassar, Kamis, mengatakan kondisi hingga Mei 2018 tersebut jauh berbeda dibandingkan data tahun sebelumnya yang begitu didominasi Makassar.
"Untuk Makassar tetap yang pertama dengan total Rp370 miliar dan 13.965 debitur (13,9 persen). Kemudian, Kabupaten Bone sebesar Rp272 miliar dan 10,488 debitur (8,76 persen)," katanya.
Selanjutnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak Rp254 miliar dan 9.929 debitur (8,1 persen) serta, Kabupaten Gowa Rp209 miliar dan 7,483 debitur atau 6,74 persen.
Berikutnya, Kabupaten Wajo Rp199 miliar dan 8.421 debitur, Kabupaten Pinrang Rp198 miliar dan 8.381 debitur serta Kabupaten Sinjai yang juga cukup tinggi dengan total KUR sebanyak Rp151 miliar dan 5.477 debitur.
"Selanjutnya Kabupaten Luwu Timur dengan nilai KUR sebesar Rp141 miliar dan 5.727 debitur, serta Kabupaten Luwu Utara Rp127 miliar dan 5.320 debitur, serta Kabupaten Luwu dengan total Rp121 miliar dan 5.139 debitur," tuturnya.
Data per Mei 2018 tersebut berbeda cukup jauh dengan data April 2017. Sebelum Mei, Makassar begitu mendominasi penyaluran KUR di Sulsel dengan share sebesar 24,09 persen atau Rp436,26 miliar dari total realisasi penyaluran KUR mencapai Rp1,82 triliun.
Kepala OJK 6 Sulampua Zulmi mengatakan penyaluran KUR memang begitu dipengaruhi tingkat aktivitas perekonomian suatu daerah.
Semakin tinggi intensitas kegiatan ekonomi, semakin besar kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas KUR.