Makassar (Antaranews Sulsel) - Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar kajian kerja sama antardaerah, kerja sama luar negeri, dan kerja sama lembaga donor internasional.
"Tujuan kegiatan ini adalah agar dalam pembuatan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan bentuk perjanjian lingkup kewenangan masing masing," Kepala Sub-Bagian Kerja Sama Antardaerah, Lembaga Kota Makassar Najiran Syamsudin, di Makassar, Senin.
Ia mengatakan pengkajian yang dilakukan untuk memperjelas posisi dan peran pemerintah daerah, karena perjanjian internasional harus melalui pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang mewakili negara sebagai subjek hukum internasional.
Najiran mengaku pengkajian kerja sama sangat penting dilakukan, agar pemerintah mampu mengidentifikasi beberapa isu-isu strategis dan menelaahnya dalam bentuk kerja sama.
"Kegiatan ini sangat penting, apalagi posisi Makassar yang sudah mulai dikenal dunia luar. Banyak negara-negara luar dan lembaga donor yang akan masuk melakukan kerja sama, tetapi semuanya harus dilakukan sesuai dengan mekanismenya," katanya lagi.
Pada kesempatan itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Makassar Naisyah Tun Asikin menjelaskan, penting kajian ini dilaksanakan agar pemerintah mampu melakukan telaah dalam bentuk kerja sama tersebut.
"Yang pertama-tama tentunya mengidentifikasi isu-isu strategis, kemudian menelaah bentuk atau model kerja samanya yang tepat dengan pihak luar negeri, sehingga dalam melakukan perjanjian, pemerintah memperhatikan prinsip prinsip dari segi politis keamanan dan yuridisnya," katanya lagi.
Naisyah berharap kegiatan yang dilaksanakan itu mampu mengidentifikasi model kerja sama yang tepat, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
"Kita memiliki aturan perundang-undangan, sehingga sangat penting melakukan telaah terlebih dahulu sebelum kerja sama dan perjanjian dilanjutkan. Harapan kita bersama kerja sama dengan pihak luar negeri mampu memberikan manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya pula.
Pada pengkajian itu beberapa narasumber dihadirkan, di antaranya Direktur Kerja sama Luar Negeri Unhas Muhammad Iqbal Djawad, dan Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Nelson Simanjuntak.
Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 25 dinas, sembilan badan, 12 bagian, 15 kecamatan, dan enam perusahaan daerah lingkup Sekretariat Pemerintah Kota Makassar.
"Tujuan kegiatan ini adalah agar dalam pembuatan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan bentuk perjanjian lingkup kewenangan masing masing," Kepala Sub-Bagian Kerja Sama Antardaerah, Lembaga Kota Makassar Najiran Syamsudin, di Makassar, Senin.
Ia mengatakan pengkajian yang dilakukan untuk memperjelas posisi dan peran pemerintah daerah, karena perjanjian internasional harus melalui pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang mewakili negara sebagai subjek hukum internasional.
Najiran mengaku pengkajian kerja sama sangat penting dilakukan, agar pemerintah mampu mengidentifikasi beberapa isu-isu strategis dan menelaahnya dalam bentuk kerja sama.
"Kegiatan ini sangat penting, apalagi posisi Makassar yang sudah mulai dikenal dunia luar. Banyak negara-negara luar dan lembaga donor yang akan masuk melakukan kerja sama, tetapi semuanya harus dilakukan sesuai dengan mekanismenya," katanya lagi.
Pada kesempatan itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Makassar Naisyah Tun Asikin menjelaskan, penting kajian ini dilaksanakan agar pemerintah mampu melakukan telaah dalam bentuk kerja sama tersebut.
"Yang pertama-tama tentunya mengidentifikasi isu-isu strategis, kemudian menelaah bentuk atau model kerja samanya yang tepat dengan pihak luar negeri, sehingga dalam melakukan perjanjian, pemerintah memperhatikan prinsip prinsip dari segi politis keamanan dan yuridisnya," katanya lagi.
Naisyah berharap kegiatan yang dilaksanakan itu mampu mengidentifikasi model kerja sama yang tepat, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
"Kita memiliki aturan perundang-undangan, sehingga sangat penting melakukan telaah terlebih dahulu sebelum kerja sama dan perjanjian dilanjutkan. Harapan kita bersama kerja sama dengan pihak luar negeri mampu memberikan manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya pula.
Pada pengkajian itu beberapa narasumber dihadirkan, di antaranya Direktur Kerja sama Luar Negeri Unhas Muhammad Iqbal Djawad, dan Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Nelson Simanjuntak.
Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 25 dinas, sembilan badan, 12 bagian, 15 kecamatan, dan enam perusahaan daerah lingkup Sekretariat Pemerintah Kota Makassar.