Makassar (Antaranews Sulsel) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono mengancam akan mengevaluasi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapan anggarannya minim.
"Cari terobosan untuk lakukan percepatan-percepatan (penyerapan anggaran), kalau OPD tidak sanggup, berarti Kepala OPD-nya perlu dievaluasi," kata Soni usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Triwulan II, di Makassar, Kamis.
Menurut Soni sejauh ini berdasarkan laporan yang ia terima proses tender proyek pemerintah berjalan lancar. Hambatan, kata dia, justeru datang dari segi implementasi seperti belum adanya Kelompok Kerja atau keterlambatan Petunjuk Teknis dari Kementerian. "Jadi kadang ada proses yang harus saling menunggu," tambahnya.
Namun, lanjut Soni, pihaknya meminta agar pada bulan ini, semua hambatan segera diatasi, ?dan proses lelang segera dilakukan tanpa menunggu gubernur baru untuk mempercepat serapan anggaran. "Bappeda nanti akan mengevaluasi, kalau memang anggrannya macet, akan dialihkan ke program lain pada APBD perubahan," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman menyebutkan setidaknya ada 10 OPD yang memiliki serapan anggaran di bawah 20 persen. OPD tersebut, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan (18,84 persen), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (18,31 persen), Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (16,70 perse ), Biro Hukum dan HAM (15,37 persen), serta Dinas Perhubungan (19,81 persen).
Selanjutnya, Dinas Pendidikan (15,27 persen), UPTD Balai Pelayanan Kesehatan (12,31 persen), Badan Penghubung Daerah (11,75 persen), UPTD Akademi Keperawatan Anging Mammiri (6,40 persen), dan UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (4,41 persen).
"Khusus terkait dengan rendahnya daya serap lingkup Urusan Kesehatan disebabkan oleh perubahan status dari UPTD menjadi UPK/UPT sesuai Peraturan Gubernur Nomor 81, 93 dan 94 Tahun 2018," kata Jufri.
"Cari terobosan untuk lakukan percepatan-percepatan (penyerapan anggaran), kalau OPD tidak sanggup, berarti Kepala OPD-nya perlu dievaluasi," kata Soni usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Triwulan II, di Makassar, Kamis.
Menurut Soni sejauh ini berdasarkan laporan yang ia terima proses tender proyek pemerintah berjalan lancar. Hambatan, kata dia, justeru datang dari segi implementasi seperti belum adanya Kelompok Kerja atau keterlambatan Petunjuk Teknis dari Kementerian. "Jadi kadang ada proses yang harus saling menunggu," tambahnya.
Namun, lanjut Soni, pihaknya meminta agar pada bulan ini, semua hambatan segera diatasi, ?dan proses lelang segera dilakukan tanpa menunggu gubernur baru untuk mempercepat serapan anggaran. "Bappeda nanti akan mengevaluasi, kalau memang anggrannya macet, akan dialihkan ke program lain pada APBD perubahan," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman menyebutkan setidaknya ada 10 OPD yang memiliki serapan anggaran di bawah 20 persen. OPD tersebut, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan (18,84 persen), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (18,31 persen), Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (16,70 perse ), Biro Hukum dan HAM (15,37 persen), serta Dinas Perhubungan (19,81 persen).
Selanjutnya, Dinas Pendidikan (15,27 persen), UPTD Balai Pelayanan Kesehatan (12,31 persen), Badan Penghubung Daerah (11,75 persen), UPTD Akademi Keperawatan Anging Mammiri (6,40 persen), dan UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (4,41 persen).
"Khusus terkait dengan rendahnya daya serap lingkup Urusan Kesehatan disebabkan oleh perubahan status dari UPTD menjadi UPK/UPT sesuai Peraturan Gubernur Nomor 81, 93 dan 94 Tahun 2018," kata Jufri.