Makassar (Antaranews Sulsel) - Pencairan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) XVI Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan terancam terhambat akibat belum dilaporkannya penggunaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel 2017.
"Penggunaan anggaran KONI Sulsel sebesar Rp1,5 miliar sampai hari ini belum masuk laporannya, dibelanjakan untuk apa. Kondisi ini bisa menghambat percairan dana untuk Porda senilai Rp30 miliar," tutur Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid di Makassar, Rabu.
Selain itu, anggaran Rp1,5 miliar KONI bila ingin dijadikan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2017, sudah terlambat karena Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) keuangan 2017 telah selesai dibahas untuk diputuskan.
"Dana itu bisa saja menjadi temuan BPKP karena sudah dibahas LKPJ-nya dan itu tidak bisa dijadikan Silpa. Bila permasalahan tersebut belum selesai, dana Porda sulit dicairkan," tuturnya.
Tidak hanya itu, mantan Ketua PSSI Sulsel ini mendapat informasi bahwa sejumlah cabang olahraga tidak mendapat kucuran dana APBD 2017, sehingga harus meminjam dana untuk menjalankan operasionalnya.
Salah satu persoalan pada pengurus cabang olahraga Dayung harus meminjam uang agar ikut Rapat Kerja Nasional di Jakarta, termasuk cabang olahraga lain, seperti sepak takraw juga tidak bisa ikut Kejurnas karena tidak ada anggaran.
Kendati pihak KONI Sulsel beralasan dana tersebut telah digunakan oleh pengurus cabang olahraga lain, sejauh ini laporan belum dimasukkan serta tidak dijelaskan cabang olahraga mana yang mendapat kucuran anggaran.
"Kalau itu menjadi temuan, bisa saja akan berimplikasi pada persoalan hukum hingga menjerat pengurus KONI Sulsel. Kami sejauh ini belum menerima laporan tersebut," tambahnya.
Sekretaris KONI Sulsel, Ad?dien saat dikonfirmasi mengatakan laporan pertanggungjawaban KONI Sulsel sudah dimasukkan awal pekan lalu. Pihaknya menyatakan sudah tidak ada persoalan anggaran.
Ia berdalih, selama ini tidak ada masalah penggunaan anggaran, bahkan DPRD yang membahas anggaran itu sudah disampaikan termasuk melaporkan ke Badan Anggaran kalau ada yang belum dipertanggungjawabkan.
"Sudah tuntas semua, saat ini sedang diproses di kantor Gubernur. Untuk pencairan juga sudah diproses sebab anggaran Porda satu paket dengan KONI Sulsel," katanya.
Untuk anggaran Porda XIV di Pinrang, dana yang dianggarkan Rp30 miliar dengan rincian, Rp10 miliar untuk anggaran KONI Sulsel dan sisanya Rp20 miliar digunakan untuk penyelanggaraan Porda.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulsel Andi Arwien Azis menyatakan hingga saat ini tidak ada persoalan pengelolaan dana hibah Rp1,5 miliar yang diberikan kepada KONI Sulsel.
Mengenai dana tersebut, kata dia, belum digunakan atau dibelanjakan KONI Sulsel, sehingga secara otomatis tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Saya sudah menelepon pengurus KONI menanyakan persoalan tersebut, ternyata belum ada pertanggungjawabannya karena belum digunakan. Mereka ragu membelanjakan, sebab harus presentasi dulu ke BPK. Jadi bukan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
"Penggunaan anggaran KONI Sulsel sebesar Rp1,5 miliar sampai hari ini belum masuk laporannya, dibelanjakan untuk apa. Kondisi ini bisa menghambat percairan dana untuk Porda senilai Rp30 miliar," tutur Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid di Makassar, Rabu.
Selain itu, anggaran Rp1,5 miliar KONI bila ingin dijadikan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2017, sudah terlambat karena Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) keuangan 2017 telah selesai dibahas untuk diputuskan.
"Dana itu bisa saja menjadi temuan BPKP karena sudah dibahas LKPJ-nya dan itu tidak bisa dijadikan Silpa. Bila permasalahan tersebut belum selesai, dana Porda sulit dicairkan," tuturnya.
Tidak hanya itu, mantan Ketua PSSI Sulsel ini mendapat informasi bahwa sejumlah cabang olahraga tidak mendapat kucuran dana APBD 2017, sehingga harus meminjam dana untuk menjalankan operasionalnya.
Salah satu persoalan pada pengurus cabang olahraga Dayung harus meminjam uang agar ikut Rapat Kerja Nasional di Jakarta, termasuk cabang olahraga lain, seperti sepak takraw juga tidak bisa ikut Kejurnas karena tidak ada anggaran.
Kendati pihak KONI Sulsel beralasan dana tersebut telah digunakan oleh pengurus cabang olahraga lain, sejauh ini laporan belum dimasukkan serta tidak dijelaskan cabang olahraga mana yang mendapat kucuran anggaran.
"Kalau itu menjadi temuan, bisa saja akan berimplikasi pada persoalan hukum hingga menjerat pengurus KONI Sulsel. Kami sejauh ini belum menerima laporan tersebut," tambahnya.
Sekretaris KONI Sulsel, Ad?dien saat dikonfirmasi mengatakan laporan pertanggungjawaban KONI Sulsel sudah dimasukkan awal pekan lalu. Pihaknya menyatakan sudah tidak ada persoalan anggaran.
Ia berdalih, selama ini tidak ada masalah penggunaan anggaran, bahkan DPRD yang membahas anggaran itu sudah disampaikan termasuk melaporkan ke Badan Anggaran kalau ada yang belum dipertanggungjawabkan.
"Sudah tuntas semua, saat ini sedang diproses di kantor Gubernur. Untuk pencairan juga sudah diproses sebab anggaran Porda satu paket dengan KONI Sulsel," katanya.
Untuk anggaran Porda XIV di Pinrang, dana yang dianggarkan Rp30 miliar dengan rincian, Rp10 miliar untuk anggaran KONI Sulsel dan sisanya Rp20 miliar digunakan untuk penyelanggaraan Porda.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulsel Andi Arwien Azis menyatakan hingga saat ini tidak ada persoalan pengelolaan dana hibah Rp1,5 miliar yang diberikan kepada KONI Sulsel.
Mengenai dana tersebut, kata dia, belum digunakan atau dibelanjakan KONI Sulsel, sehingga secara otomatis tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Saya sudah menelepon pengurus KONI menanyakan persoalan tersebut, ternyata belum ada pertanggungjawabannya karena belum digunakan. Mereka ragu membelanjakan, sebab harus presentasi dulu ke BPK. Jadi bukan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.