Mamuju (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengkampanyekan "Three Ends" yang merupakan program unggulan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Ketua Panitia Kampanye program "Three Ends" Hartati Zainuddin, Kamis mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Assamalewuang Majene itu, sebagai upaya memberantas kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak.
"Hari ini, dilaksanakan kampaye program 'Three End' di Kabupaten Majene yang merupakan terobosan Kementerian PPPA dalam upaya memberantas kekerasan yang menimpa perempuan dan anak," kata Hartati Zainuddin.
Ia menyatakan, program "Three Ends" berfokus pada tiga hal, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang atau "trafficking", akhiri ketidakadilan pada sumber daya ekonomi bagi perempuan.
Dia mengatakan, bertambah satu komponen menjadi "Three Ends Plus", yakni akhiri ketertinggalan perempuan dalam politik.
Menurut dia, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah semakin kompleks dan memprihatinkan.
Berdasarkan data yang tercatat di P2TP2A Sulbar, pada 2016 terjadi 130 kasus kekerasan perempuan dan anak, tahun 2017 sebanyak 287 kasus dan tahun 2018 periode Januari-Mei sebanyak 43 kasus dengan persentase tertinggi pada pada kasus kekerasan fisik, dan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Pasangkayu.
"Angka tersebut merupakan fenomen gunung es yang kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan fakta di lapangan. Data pekerja anak sendiri tahun 2016 sebanyak 19,82 persen, dan menjadi peringkat ketiga tertinggi secara nasional setelah Papua dan Sulawesi Utara," papar Hartati Zainuddin.
Selain pekerja anak tambah dia, maraknya pernikahan anak juga menjadi isu publik di Provinsi Sulawesi Barat dengan termasuk peringkat tertinggi secara nasional.
"Ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun perlu kerjasama semua sektor, butuh gerakan semesta yang memungkinkan tercapainya kesepahaman berbagai pihak, mulai dari orang tua (keluarga), guru (sekolah), pemerintah pusat, pemerintah daerah, media dan masyarakat," ujarnya.
"Kita semua berharap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di daerah ini terus bisa dikurangi dan diakhiri," terang Hartati.
Sementara itu, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengajak seluruh perempuan di daerah itu untuk ikut mengambil peran dalam berbagai aspek kehidupan.
"Bagaimana perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai akses ekonomi, bagaimana perempuan dan laki-laki sama-sama dalam akses pembangunan dan menikmati pembangunan ini, kesetaraan gender sudah mesti teraplikasi di masyarakat kita," katanya.
Khusus di Sulbar sendiri, konsep 'Siwaliparri' bisa kita liat dimana laki-laki dan perempuan sama-sama mencari kesempatan untuk mencari nafkah demi mencapai tujuan yaitu kesejahteraan bersama dalam menyiapkan generasi emas kedepan," terang Ali Baal Masdar.
Ia juga mengharapkan melalui kampnaye "Three Ends" itu semua pihak bisa bersinergi mulai dari lembaga pemerintah, swasta dan media serta organisasi masyarakat untuk membangun lingkungan yang mampu melindungi perempuan dan menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak.
"Sudah saatnya mengakhiri budaya kekerasan dan sejatinya membangun keluarga yang harmonis, dan buka akses ekonomi kepada kaum perempuan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak di setiap keluarga," tandas Ali Baal Masdar.
Ketua Panitia Kampanye program "Three Ends" Hartati Zainuddin, Kamis mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Assamalewuang Majene itu, sebagai upaya memberantas kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak.
"Hari ini, dilaksanakan kampaye program 'Three End' di Kabupaten Majene yang merupakan terobosan Kementerian PPPA dalam upaya memberantas kekerasan yang menimpa perempuan dan anak," kata Hartati Zainuddin.
Ia menyatakan, program "Three Ends" berfokus pada tiga hal, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang atau "trafficking", akhiri ketidakadilan pada sumber daya ekonomi bagi perempuan.
Dia mengatakan, bertambah satu komponen menjadi "Three Ends Plus", yakni akhiri ketertinggalan perempuan dalam politik.
Menurut dia, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah semakin kompleks dan memprihatinkan.
Berdasarkan data yang tercatat di P2TP2A Sulbar, pada 2016 terjadi 130 kasus kekerasan perempuan dan anak, tahun 2017 sebanyak 287 kasus dan tahun 2018 periode Januari-Mei sebanyak 43 kasus dengan persentase tertinggi pada pada kasus kekerasan fisik, dan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Pasangkayu.
"Angka tersebut merupakan fenomen gunung es yang kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan fakta di lapangan. Data pekerja anak sendiri tahun 2016 sebanyak 19,82 persen, dan menjadi peringkat ketiga tertinggi secara nasional setelah Papua dan Sulawesi Utara," papar Hartati Zainuddin.
Selain pekerja anak tambah dia, maraknya pernikahan anak juga menjadi isu publik di Provinsi Sulawesi Barat dengan termasuk peringkat tertinggi secara nasional.
"Ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun perlu kerjasama semua sektor, butuh gerakan semesta yang memungkinkan tercapainya kesepahaman berbagai pihak, mulai dari orang tua (keluarga), guru (sekolah), pemerintah pusat, pemerintah daerah, media dan masyarakat," ujarnya.
"Kita semua berharap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di daerah ini terus bisa dikurangi dan diakhiri," terang Hartati.
Sementara itu, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengajak seluruh perempuan di daerah itu untuk ikut mengambil peran dalam berbagai aspek kehidupan.
"Bagaimana perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai akses ekonomi, bagaimana perempuan dan laki-laki sama-sama dalam akses pembangunan dan menikmati pembangunan ini, kesetaraan gender sudah mesti teraplikasi di masyarakat kita," katanya.
Khusus di Sulbar sendiri, konsep 'Siwaliparri' bisa kita liat dimana laki-laki dan perempuan sama-sama mencari kesempatan untuk mencari nafkah demi mencapai tujuan yaitu kesejahteraan bersama dalam menyiapkan generasi emas kedepan," terang Ali Baal Masdar.
Ia juga mengharapkan melalui kampnaye "Three Ends" itu semua pihak bisa bersinergi mulai dari lembaga pemerintah, swasta dan media serta organisasi masyarakat untuk membangun lingkungan yang mampu melindungi perempuan dan menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak.
"Sudah saatnya mengakhiri budaya kekerasan dan sejatinya membangun keluarga yang harmonis, dan buka akses ekonomi kepada kaum perempuan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak di setiap keluarga," tandas Ali Baal Masdar.